Sementara Arab Saudi dan Indonesia menanda-tangani kesepakatan investasi senilai 1 miliar dollar sewaktu kunjungan besejarah Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud banyak masyarakat Indonesia menyuarakan keluhan kepada kerajaan tersebut.
Di Jakarta, puluhan pengunjuk rasa memprotes perlakuan semena-mena TKI di Arab Saudi. Juga turut dalam aksi protes itu keluarga sejumlah warga Indonesia yang tewas dalam dua kecelakaan pada bulan Haji tahun 2015 di Mekah, yang belum diberi kompensasi dari pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi hingga kini, hampir dua tahun setelah musibah itu.
Ini adalah pertama kalinya seorang raja Saudi yang duduk ditahta kerajaan datang ke Indonesia dalam 47 tahun, dan warga memembentangkan karpet merah untuk Raja Salman dan rombongannya sebanyak 1.500 di Bogor dan Jakarta. Tapi Raja Salman menghabiskan sebagian besar lawatannya, dari tanggal 4 sampai 9 Maret, untuk berlibur di Bali. Selagi ia mengakhiri kunjungannya di Jawa dengan menjadi imam sholat di Masjid Istiqlal Jakarta, kalangan warga yang bersedih menduga bahwa penyelesaian atas berbagai keprihatinan mereka masih lama lagi baru bisa terwujud.
TKI di Saudi
Sekitar 3 juta TKI mencari pekerjaan di luar negeri, antara lain karena tingginya pengangguran di dalam negeri. Estimasi jumlah TKI di Arab Saudi berbeda-beda mulai dari 379,632 (menurut Asian Migrant Centre di tahun 2013) sampai 38.104 (menurut Badan Nasional Indonesia untuk Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2014). Salah satu alasan atas jumlah yang berbeda itu adalah kesulitan dalam menghitung migran ilegal atau tidak tercatat. Indonesia sudah menyarankan warga untuk tidak bekerja di Arab Saudi karena buruknya kondisi kerja dan kasus-kasus pidana yang ramai diberitakan.
Dua TKW, Karni Bt. Medi Tarsim, 37, dan Siti Zaenab Bt. Duhri Rupa, 47, secara terpisah divonis bersalah karena membunuh majikan-majikan mereka dan dieksekusi pada tahun 2015, menyebabkan kehebohan di Indonesia. LSM HAM menolak putusan pidana terhadap kedua TKI, dengan alasan kedua perempuan itu mengklaim bahwa keadaan yang dialami mereka di tempat kerja memicu mereka untuk melakukan tindakan pidana itu. Sejak tahun 2013, sebagian besar pekerja migran yang di hukum mati di Arab Saudi adalah TKI, menurut surat kabar berbasis di London, “The Guardian”.
Meskipun perdebatan terus berlanjut tentang kondisi kerja yang tidak manusiawi terhadap TKI - termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kerja tanpa-batas waktu dan penangguhan gaji – TKI sama sekali tidak disebut dalam MoU yang ditandatangani antara Indonesia dan Arab Saudi pekan lalu..
Pada hari Kamis pekan lalu, puluhan aktivis berunjuk rasa di luar gedung kedutaan Arab Saudi di Jakarta untuk me-lobi pengakuan secara jelas atas hak-hak pekerja sewaktu kunjungan kenegaraan itu. Sekitar 12 pria ditangkap tak lama setelah aksi-protes dimulai dan dibawa keluar dari lokasi itu oleh polisi. Kelompok yang menamakan diri mereka sebagai “Keluarga Besar Pekerja Migran Indonesia” menuntut Raja Salman untuk membebaskan 25 warga Indonesia yang sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati. Sebanyak 279 warga Indonesia dihukum mati sejak April 2015, menurut pejabat Kementerian Tenaga Kerja.
Akhirnya, para aktivis umumnya pasrah pada fakta bahwa isu TKI tidak disebut dalam diskusi antara Presiden Joko Widodo dan Raja Salman.
“Ke-sebelas MoU yang ditandatangani pada hari Rabu difokuskan pada isu-isu ekonomi, jadi itu bukan tempat terbaik untuk mendiskusikan HAM,” kata Wahyu Susilo, direktur eksekutif dari kelompok advokasi Migrant Care.
“Tetapi itu tidak berarti pemerintah harus menyerah dalam isu ini,” kata Wahyu kepada VOA.
“Kementerian Luar Negeri harus lebih proaktif tentang perlindungan diplomatik untuk imigran Indonesia. Dan Kementerian Keuangan harus mengawasi proses perekrutan pekerja secara lebih ketat,” imbuhnya.
Umpamanya kata Wahyu, banyak orang Indonesia dibawah umum, salah satu contohnya adalah banyak warga Indonesia usia di bawah umur direkrut dengan menggunakan dokumen palsu dan diselundupkan untuk bekerja di “kawasan berbahaya” seperti Arab Saudi.
Beberapa anggota DPR juga telah mengimbau Raja Saudi untuk memberikan grasi kepada TKI yang telah di vonis bersalah dan agar pemerintah Indonesia mengangkat masalah tersebut semasa kunjungan Raja Salman. Pemerintahan Presiden Joko Widodo belum berkomentar terkait hal tersebut dan belum jelas apakah isu tersebut dibahasnya dalam pertemuan tertutup dengan Raja Salman.
VOA tidak berhasil dalam upayanya untuk mendapat komentar dari juru bicara kepresidenan terkait hal itu. Juru bicara Kementerian Agama dan Kantor Kepresidenan tidak dapat memberi komentar kepada VOA tentang apa dibahas pertemuan tertutup itu.
Tragedi Haji
Pada tahun 2015, warga Indonesia menjadi korban dua kecelakaan mematikan terkait haji di Mekah, Arab Saudi. Seratus dua puluh tujuh jemaah asal Indonesia tewas terinjak-injak pada bulan September dan 12 lainnya tewas sepekan sebelum dimulainya proses resmi ibadah haji ketika derek besar roboh dekat Masjidil Haram.
Arab Saudi menjanjikan satu juta Riyal, atau sekitar 3,5 miliar Rupiah, sebagai kompensasi untuk 12 warga Indonesia yang tewas dan 49 terluka akibat kecelakaan crane tersebut. Namun, menurut suratkabar Jakarta Post, sampai bulan Februari 2017 belum ada uang yang diterima.
Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, kuota tahunan untuk haji sangat penting di Indonesia. Kuota saat ini mencapai 221.000 orang, paling banyak dibandingkan dengan negara manapun di dunia, tetapi banyak warga Indonesia yang masih harus menunggu lebih dari 20 tahun untuk mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji. Walaupun pemerintah Indonesia berharap meningkatkan kuota mereka tahun ini, hal tersebut tampaknya tidak termasuk dalam perjanjian yang ditandatangani pekan lalu..
Menurut Dadi Darmadi, peneliti Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, mempertahankan kuota yang sekarang ini mungkin merupakan salah satu alasan Indonesia tidak menekan Arab Saudi terkait kompensasi korban tragedi crane di Mekah itu.
“Setiap upaya gagal dalam pengelolaan Haji tidak akan membuat masyarakat tertarik,” ujar Dadi kepada VOA.
Karena haji sejak lama merupakan “prioritas teratas” bagi para pejabat. Ia menambahkan seandainya pemerintah entah bagaimana membahayakan kuota tersebut “orang dengan mudah bisa beranggapan bahwa pemerintah tidak serius menangani urusan keagamaan,” sebuah kutukan bagi negara yang relijius itu.
“Saya pikir pemerintah Indonesia juga menggunakan kepekaan politik untuk tidak terlalu menekan terkait isu tersebut. Kunjungan langka Raja Salman adalah sebuah momen untuk mendinginkan suhu politik yang tengah memanas di tengah Pilgub Jakarta,” menurut Dadi.
Kementerian Agama dalam komentarnya kepada VOA menandaskan lagi komitmennya untuk memberikan kompensasi terhadap korban tragedi haji 2015. Menurut juru bicara kementerian itu, proses tersebut tertahan karena belum semua keluarga korban musibah itu menyerahkan “data korban” ke Kedutaan Besar Arab Saudi.
“Tidak mungkin pemerintah Indonesia memaksa Arab Saudi mempercepat proses tersebut, “karena wewenangya terletak di tangan pemerintah mereka. Dan seperti dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Raja Salman sendiri berjanji akan menangani hal tersebut kelak.”
Ia menambahkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah membentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Gubernur Mekah untuk menanggulangi kasus-kasus tersebut.
Selain isu-isu yang dikemukakan oleh aktivis buruh dan keluarga korban tersebut, kunjungan Raja Salman dari segi lain juga ada kekurangannya. Sebelum ia tiba di Indonesia, para pejabat pemerintah Indonesia mengharapkan investasi senilai kurang lebih 25 miliar dolar AS, tetapi Raja Salman hanya menandatangani satu perjanjian baru senilai 1 miliar dolar AS untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan sanitasi. [irs]
