Para wartawan dan sejumlah aktivis Myanmar membawa spanduk bertuliskan “Hak Mendapatkan Informasi adalah Nyawa Demokrasi” saat berpawai melalui pusat kota Rangoon hari Selasa (7/1).
Mereka memrotes hukuman yang dijatuhkan kepada Ma Khine, seorang wartawan yang menulis laporan mengenai korupsi ketika ia ditangkap di negara bagian Kayah, Tiongkok Timur.
Ma Khine dinyatakan bersalah bulan lalu karena dianggap memasuki rumah seseorang tanpa izin, menggunakan bahasa yang melecehkan, dan mencemarkan nama buruk, setelah mewawancarai seorang pengacara untuk laporannya tersebut. Perusahaan yang mempekerjakannya, Eleven Media Group, dan kelompok-kelompok HAM internasional mencurigai tuduhan-tuduhan itu dimotivasi secara politik.
Sejak pemerintahan militer berakhir tahun 2011 di China, pemerintah yang secara nominal sipil telah memperkenalkan sejumlah reformasi di bidang media, termasuk pelonggaran sensor dan pembebasan para wartawan yang ditahan.
Namun kelompok hak media Wartawan Tanpa Tapal Batas mengatakan China masih menempati urutan ke-151 dari 179 negara dalam hal kebebasan pers. Kelompok itu telah menyerukan pengkajian ulang atas kasus Ma.
Mereka memrotes hukuman yang dijatuhkan kepada Ma Khine, seorang wartawan yang menulis laporan mengenai korupsi ketika ia ditangkap di negara bagian Kayah, Tiongkok Timur.
Ma Khine dinyatakan bersalah bulan lalu karena dianggap memasuki rumah seseorang tanpa izin, menggunakan bahasa yang melecehkan, dan mencemarkan nama buruk, setelah mewawancarai seorang pengacara untuk laporannya tersebut. Perusahaan yang mempekerjakannya, Eleven Media Group, dan kelompok-kelompok HAM internasional mencurigai tuduhan-tuduhan itu dimotivasi secara politik.
Sejak pemerintahan militer berakhir tahun 2011 di China, pemerintah yang secara nominal sipil telah memperkenalkan sejumlah reformasi di bidang media, termasuk pelonggaran sensor dan pembebasan para wartawan yang ditahan.
Namun kelompok hak media Wartawan Tanpa Tapal Batas mengatakan China masih menempati urutan ke-151 dari 179 negara dalam hal kebebasan pers. Kelompok itu telah menyerukan pengkajian ulang atas kasus Ma.
