Konflik politik tentang apakah Inggris akan keluar dari Uni Eropa atau tidak, bisa mengaburkan garis pemisah antara kekuasaan Ratu Elizabeth II yang lebih bersifat protokoler dan kekuasaan perdana menteri yang kini dijabat oleh Boris Johnson.
Kata seorang bekas pembantu dekat, ratu Inggris itu lebih mementingkan “kestabilan dan prediktabilitas” diatas pertimbangan lainnya.
Perdana Menteri Boris Johnson bertekad akan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober, tanggal yang sudah disepakati dengan Uni Eropa.
Parlemen Inggris tiga kali menolak rencana Brexit yang dirundingkan oleh Perdana Menteri Theresa May, sehingga ia terpaksa turun.
Konflik sekitar Brexit ini bisa mendorong ratu Inggris ikut campur tangan untuk menyelesaikannya, kata para penasihat kerajaan dan pejabat tinggi Inggris. Dalam keadaan biasa, tugas ratu hanyalah memberi nasihat kepada perdana menteri.
Harian Sunday Times melaporkan bahwa ratu yang berumur 93 tahun itu menyatakan kemarahannya dalam suatu jamuan makan malam pribadi yang diadakan setelah referendum tentang Brexit pada 2016.
Kekesalannya terus meningkat dengan adanya pro-dan kontra, yang kemungkinan bisa memecah kesatuan negara Inggris. Pol-pol pendapat umum mengatakan mayoritas warga Skotlandia kini menghendaki Skotlandia menjadi negara merdeka, kalau diadakan plebisit tentang hal itu.[ii/pp]
