Pemerintah pada Rabu (19/11) menahan 200 warga Malaysia yang tertangkap basah menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, di tengah upaya mengurangi kerugian miliaran dolar, menurut seorang pejabat pemerintah.
Razia penangkapan ikan ilegal, yang merugikan negara sekitar US$25 miliar setahun, dimulai minggu ini, ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Upaya itu sepertinya akan memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga, karena Presiden Joko Widodo mengadopsi sikap yang lebih asertif dalam sektor maritim di Indonesia.
"Presiden telah mengatakan sektor maritim kita ada dalam situasi darurat... jadi kita memerlukan pendekatan baru yang lebih kuat dan itulah sebabnya ia mendeklarasikan perang terhadap penangkapan ikan ilegal," ujar Andi, yang merupakan ahli pertahanan dan urusan luar negeri.
"Kami mencoba mengirimkan pesan jelas ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan China, yang mengoperasikan kapal-kapal ilegal di wilayah kita, bahwa ini bukan situasi yang normal untuk kita."
Andi mengatakan ia memperkirakan setidaknya 300 nelayan ilegal lain akan ditahan dalam beberapa hari ke depan.
Pernyataan ini menyusul retorika keras dari Presiden Jokowi, yang menyerukan minggu ini agar kapal-kapal asing ditenggelamkan saja jika mereka ketahuan berlayar tanpa izin di perairan Indonesia.
"Tenggelamkan 10 sampai 20," ujarnya seperti dikutip koran The Jakarta Post. "Itu akan membuat mereka berpikir," tambahnya, mengacu pada para nelayan ilegal.
"Tapi ingat, selamatkan dulu para awak kapal."
Pemerintah juga berencana mengirimkan protes diplomatik dengan negara-negara yang terlibat, untuk menyangkal keluhan atas penangkapan warga-warga negara mereka, ujar Andi.
Indonesia akan meluncurkan pasukan penjaga pantai baru pada pertengahan Desember yang bertugas untuk mencegah pembajakan dan penangkapan ikan ilegal, dan menjaga perbatasan-perbatasan maritim. (Reuters)
