Menteri Luar Negeri Israel mengatakan, Rabu (1/7), ia ragu rencana PM Israel Benjamin Netanyahu untuk menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki akan dimulai pada tanggal yang ditargetkan. Pernyataan ini semakin meningkatkan ketidakpastian mengenai implementasi rencana yang banyak mengundang kecaman internasional itu.
“Saya tidak tahu bagaimana rencana itu akan direalisasikan. Saya bukan nabi,” kata Gabi Ashkenazi kepada radio militer. “Saya yakin itu tidak terjadi hari ini,” ujarnya.
Netanyahu tadinya menargetkan untuk memulai proses aneksasi, Rabu (1/7), sesuai dengan rencana Timur Tengah Presiden AS Donald Trump. Rencana Israel itu, yang diungkapkan Januari lalu, akan menjadikan sekitar 30 persen wilayah tersebut di bawah kontrol permanen Israel, sementara Palestina diberi otonomi terbatas di wilayah sisanya.
Namun, rencana, yang menghapus prospek berdirinya negara Palestina yang bersisian dengan Israel, itu mendapat kecaman internasional. PBB, Uni Eropa, dan negara-negara Arab yang berpengaruh menyatakan aneksasi yang direncanakan Israel melanggar hukum internasional.
Bahkan sekutu-sekutu dekat, seperti Inggris, menentang rencana itu. Dalam sebuah artikel pada halaman muka harian Yediot Ahronot, Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan, sebagai pembela Israel yang gigih, ia keberatan dengan rencana aneksasi itu.
Israel merebut Tepi Barat dari Yordania pada perang Timur Tengah 1967. Masyarakat internasional menganggap pendudukan wilayah itu, dan lebih dari 120 daerah permukiman Israel yang didirikan di sana, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Palestina, yang mengusahakan seluruh wilayah Tepi Barat sebagai bagian dari negara masa depannya, menolak rencana aneksasi Israel yang didukung Trump itu. [ab/uh]
