Indonesia menginginkan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Uni Eropa berlangsung adil, tidak diskriminatif, dan terbuka, terutama terkait perdagangan minyak sawit Indonesia.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam jumpa pers bersama Kepala Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa Josep Borrell Fontelles, usai pertemuan di kantornya, di Jakarta, Rabu (2/6).
"Permintaan Indonesia sangat sederhana, agar kelapa sawit Indonesia diperlakukan secara adil. Saya sampaikan keseriusan pemerintah menghasilkan kelapa sawit secara berkelanjutan dan terus memperkuat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)," kata Retno.
Pada jumpa pers tersebut, Josep Borrell mengakui ada sedikit masalah dalam hubungan Uni Eropa- Indonesia mengenai masalah minyak sawit. Namun, dia memastikan ada banyak sektor bisa dikerjasamakan antara kedua dua pihak.
"Tentu saja isu kelapa sawit telah mengganggu hubungan kita, tapi kita harus menyelesaikan persoalan ini. Faktanya, tidak ada larangan ekspor kelapa sawit Indonesia ke Eropa. Kenyataannya tahun lalu terjadi kenaikan ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa hingga 26 persen," ujar Borrell.
Yang menjadi masalah, lanjut Borell, adalah tentang keberlangsungan pasokan produk minyak sawit dari Indonesia yang harus diselesaikan oleh Uni Eropa dan Indonesia.
Sebelumnya Komisi Uni Eropa telah mengancam keberlangsungan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke Eropa melalui regulasi Renewable Energy Directive (RED II) yang dikeluarkan pada 2018. Kebijakan ini mewajibkan negara-negara Uni Eropa harus menggunakan RED II paling sedikit 32 persen dari total konsumsi energi negaranya. Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga mengesampingkan bahkan mengeluarkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku produksi biofuel.
Murahnya harga CPO bahkan sempat membuat Uni Eropa menuding Indonesia telah melakukan praktik subsidi pada sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. Dalam gugatan yang dilayangkan ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) oleh Uni Eropa, Indonesia tidak terbukti melakukan subsidi yang dituduhkan tersebut.
Terkait dugaan subsidi, Uni Eropa menerapkan Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS) terhadap biodiesel Indonesia dengan besaran tarif berkisar 8–18 persen. Tidak hanya RED II, Uni Eropa juga mengeluarkan Delegated Act yang merupakan turunan dari RED II dan menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) dan berpotensi mendorong perubahan penggunaan lahan tidak langsung (indirect land use change/ILUC) dibandingkan minyak nabati lainnya.
ILUC adalah meningkatnya penggunaan/alih fungsi lahan di hutan, lahan gambut, serta lahan-lahan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.
Dorong Kerja Sama Ekonomi
Dalam konferensi pers itu, Retno mengatakan Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk mendorong kerja sama ekonomi yang sama-sama menguntungkan dan berkelanjutan.
Menurut Retno, Uni Eropa merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia. Tahun lalu, Uni Eropa menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan sebesar $ 25,5 miliar dan menjadi investor terbesar keenam di Indonesia dengan nilai $1,9 miliar di hampir tujuh ribu proyek.
Retno menambahkan Indonesia dan Uni Eropa memiliki banyak kesamaan nilai dalam hal demokrasi, hak asasi manusia serta multilateralisme yang menjadi pondasi yang kuat untuk kerja sama antara kedua pihak.
Indonesia dan Uni Eropa berkomitmen buat bekerja sama untuk tujuan strategis jangka panjang yang saling menguntungkan.
Retno juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Dia juga menegaskan pembangunan hijau dan berkelanjutan merupakan prioritas Indonesia.
Penanganan Pandemi COVID-19
Dalam pertemuan tersebut, Retno dan Borrell membahas pentingnya kerja sama dan kolaborasi internasional menjadi sangat penting untuk menangani pandemi COVID-19.
Keduanya juga menyaksikan penandatangan kesepakatan pemberian hibah tambahan sebesar 10 juta euro bagi proyek KfW Jerman untuk memperkuat kapasitas dua rumah sakit universitas di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur dalam riset penanganan COVID-19 dan pandemi lainnya di masa depan.
Indonesia dan Uni Eropa bersepakat pula mengenai akses terhadap vaksin COVID-19 yang adil dan setara bagi semua negara melalui fasilitas COVAX.
Retno menambahkan kemitraan global sangat diperlukan untuk meningkat produksi vaksin COVID-19, penggalangan dana buat vaksin multilateral dan berbagi dosis.
Terkait program vaksinasi COVID-19, Borrell mengatakan Uni Eropa telah mengekspor 200 juta vaksin COVID-19 ke berbagai negara. Baru-baru ini, Uni Eropa sepakat untuk menyumbang seratus juta dosis vaksin COVID-19.
Borrell menambahkan Uni Eropa juga telah mendonasikan dana hampir $1,5 miliar kepada fasilitas COVAX untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 ke negara-negara berkembang dan miskin.
Selama lawatannya ke Jakarta, Joseph Borrell juga akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo dan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. [fw/ft]
