Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin harus membayar 50 milyar dolar karena menggunakan klaim pajak untuk menghancurkan Yukos – produsen minyak terbesar di Rusia – dan pemimpin eksekutif perusahaan itu.
Keputusan Mahkamah Permanen Urusan Arbitrase Internasional hari Senin (28/7) itu meningkatkan isolasi diplomasi dan ekonomi terhadap Rusia, yang saat ini berpotensi menghadapi sanksi yang lebih keras dari negara-negara Barat.
Mahkamah yang mengurusi sengketa perusahaan itu mengatakan pemerintah Rusia berhutang sejumlah besar uang kepada para pemegang saham utama di perusahaan minyak Yukos.
Rusia bertekad akan naik banding atas keputusan itu, meningkatkan prospek perselisihan hukum putaran baru ketika para pemegang saham berupaya memberlakukan keputusan tersebut dengan menguasai aset-aset badan usaha milik pemerintah Rusia di 150 negara. Para pemegang saham itu akan berupaya menguasai aset-aset yang digunakan untuk tujuan komersil, seperti industri pesawat terbang, seni, properti komersil, jalur pipa gas dan kilang minyak.
Mahkamah itu mengatakan Rusia telah menggunakan beberapa klaim pajak untuk menguasai Yukos tahun 2003 dan membungkam pemimpin eksekutifnya – Mikhail Khodorkovsky – yang sekaligus merupakan pesaing Putin dan menggunakan harta kekayaannya untuk mendanai partai-partai oposisi yang menantang kekuasaan Putin.
Khodorkovsky ditangkap dengan ditodong senjata ketika ia naik ke pesawat di Siberia tahun 2003 dan dihukum penjara selama lebih dari sepuluh tahun, sementara aset-aset utama Yukos dijual ke sebuah badan usaha milik pemerintah. Yukos benar-benar bangkrut.
Keputusan hari Senin ini merupakan keputusan arbitrase terbesar dalam sejarah di dunia dan menambah masalah ekonomi Rusia yang saat ini sedang menghadapi kemungkinan sanksi baru dari Amerika dan Uni Eropa terkait dukungannya kepada kelompok separatis di Ukraina Timur.
