Gedung Putih pada Jumat (22/9) mengarahkan badan-badan federal untuk bersiap menghadapi penghentian kegiatan pemerintahan atau shutdown.
Pengarahan tersebut diberikan setelah sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Faksi Republik pergi keluar Kota Washington untuk berakhir pekan tanpa menghasilkan rencana terkait pendanaan pemerintah dan mencegah terjadinya gangguan terhadap layanan federal yang merugikan secara politik dan ekonomi.
Penutupan operasi pemerintahan federal setelah 30 September nampaknya sudah pasti kecuali Ketua DPR Kevin McCarthy bisa membujuk para politisi sayap kanan Partai Republik yang ‘mbalelo’ untuk mengizinkan Kongres menyetujui langkah pendanaan sementara. Pendanaan sementara itu berfungsi untuk mencegah penghentian kegiatan pemerintahan ketika pembahasan berjalan.
Sebaliknya, dia malah meluncurkan rencana yang jauh lebih ambisius untuk mencoba meloloskan beberapa rancangan undang-undang pendanaan setelah DPR kembali bersidang pada Selasa (26/9), hanya tersisa lima hari untuk menyelesaikan kebuntuan tersebut.
“Kami memiliki anggota yang bekerja, dan mudah-mudahan kami dapat bergerak maju pada Selasa (26/9) untuk meloloskan rancangan undang-undang ini,” kata McCarthy kepada wartawan di Gedung Capitol.
McCarthy mengisyaratkan preferensinya untuk menghindari penutupan pemerintahan. Namun, sayap kanan dari mayoritas DPR berhasil mengambil kendali. “Saya masih percaya jika Anda menutup diri, Anda berada dalam posisi yang lebih lemah,” katanya.
Kebuntuan pembicaraan dengan anggota DPR dari Partai Republik mengenai pendanaan pemerintah menimbulkan risiko pada berbagai kegiatan, di antaranya tertundanya gaji untuk aparat militer dan personel penegak hukum, keamanan pangan dan program bantuan pangan, perjalanan udara dan pemrosesan paspor. Bahkan berpotensi mengganggu perekonomian AS.
Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan pada Jumat (22/9) bahwa jika pekerja federal tidak dibayar, maka itu adalah kesalahan semata Partai Republik. “Pesan kami adalah: Ini tidak harus terjadi,” katanya. “Mereka dapat melakukan tugasnya dan menjaga program-program penting ini tetap berjalan, menjaga keterbukaan pemerintah.”
AS memulai tahun fiskal pada 1 Oktober. Namun meski September akan segera berakhir, belum ada alokasi pendanaan dari Kongres. Akibatnya, Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) Pemerintahan Biden menyarankan lembaga-lembaga federal untuk meninjau dan memperbarui rencana penutupan mereka, menurut seorang pejabat OMB. Awal dari proses penghentian kegiatan adalah memberitahu pegawai federal pekan depan jika mereka akan dirumahkan.
Presiden Joe Biden dengan cepat menyalahkan kemungkinan penutupan tersebut pada anggota DPR dari Partai Republik. Pasalnya partai tersebut berniat melakukan pemotongan belanja melebihi yang ditetapkan dalam kesepakatan Juni yang juga menangguhkan batasan hukum pada otoritas pinjaman pemerintah hingga awal 2025.
“Mereka kembali melakukannya, melanggar komitmen mereka, mengancam akan melakukan pemotongan lebih banyak dan mengancam akan menutup pemerintahan lagi,” Biden dalam pidatonya baru-baru ini di pinggiran Kota Maryland.
McCarthy menghadapi tekanan besar untuk memangkas anggaran belanja secara signifikan dari segelintir kelompok konservatif sayap kanan di kaukusnya, yang pada dasarnya menghentikan kemampuannya untuk memimpin Kongres. Banyak pihak di sayap kanan yang bersekutu dengan Donald Trump, calon unggulan Partai Republik untuk menantang Biden pada Pemilu 2024. Mereka menentang kesepakatan anggaran yang dicapai Trump dengan Biden pada awal tahun ini dan berusaha untuk membatalkannya.
Trump mendesak anggota DPR dari Partai Republik, mendorong mereka untuk membatasi pengeluaran federal.
Kamis (21/9) malam, faksi sayap kanan mendorong McCarthy untuk mempertimbangkan gagasan mereka untuk menunda rencana pendanaan sementara, yang disebut Continuous Resolution (resolusi berkelanjutan) atau CR. Dan sebagai gantinya, mereka mulai mengajukan 12 rancangan undang-undang (RUU) terpisah yang diperlukan untuk mendanai pemerintah.
Pimpinan Partai Republik di DPR kemudian mengumumkan hal itu – mereka akan mulai memproses paket empat undang-undang untuk mendanai Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, Operasi Negara dan Asing, serta Pertanian, dan menyiapkan pemungutan suara pada Selasa (26/9) ketika anggota parlemen kembali. Pengerjaan beberapa rancangan undang-undang telah ditunda oleh kelompok konservatif yang sama yang menuntut pengesahan RUU tersebut sekarang.
Penutupan pemerintahan terjadi ketika Kongres dan presiden gagal menyelesaikan 12 rancangan undang-undang belanja, atau gagal menyetujui tindakan sementara untuk menjaga pemerintah tetap beroperasi. Akibatnya, lembaga federal diharuskan menghentikan semua tindakan yang dianggap tidak penting. Sejak 1976, terdapat 22 kesenjangan pendanaan, dengan 10 di antaranya menyebabkan pekerja dirumahkan.
Penutupan terakhir dan terlama yang pernah terjadi di AS adalah selama 35 hari pada masa pemerintahan Trump, antara 2018 dan 2019. Saat itu ia bersikeras mengalokasikan dana untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan AS. Namun usulan Trump ditolak Partai Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik.
Karena beberapa lembaga telah menyetujui pendanaan, penutupan dilakukan sebagian. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan penghentian kegiatan akan menimbulkan kerugian sebesar $3 miliar bagi perekonomian AS. Meskipun $3 miliar merupakan jumlah uang yang besar, angka tersebut hanya setara dengan 0,02 persen aktivitas ekonomi AS pada 2019. [ah/ft]
Forum