Anggota parlemen India mendesakkan rancangan UU anti korupsi meski mendapat kecaman keras dari oposisi. Para anggota majelis rendah parlemen meloloskan peraturan untuk membentuk badan pengawas untuk menyelidiki dan menyidangkan politisi yang diduga melakukan korupsi.
Pemungutan suara itu menyusul perdebatan sengit di parlemen dan pembelaan gigih RUU tersebut oleh Perdana Menteri Manmohan Singh.
Para pengecam mengatakan RUU itu tidak cukup kuat untuk memberantas korupsi yang merajalela di India, dan pemimpin oposisi Sushma Swaraj (dari Partai Bharatiya Janata) menuduh badan pengawas korupsi yang diusulkan itu tidak akan efektif karena berada dibawah pengawasan pemerintah. Tapi Perdana Menteri Singh menolak kekhawatiran itu. Ia mengatakan RUU itu “melaksanakan janji” anggota parlemen kepada rakyat India .
RUU itu juga masih menghadapi sejumlah hambatan lain. Partai Kongres yang memimpin pemerintahan gagal mendapat mayoritas 2/3 dalam majelis rendah untuk membuat RUU itu menjadi UU. RUU itu masih harus mendapat persetujuan dari majelis tinggi parlemen.
Keputus-asaan rakyat terhadap serangkaian skandal korupsi makin meningkat.
Di Mumbai hari Selasa, ribuan demonstran berkumpul mengelu-elukan aktivis senior India Anna Hazare yang memulai aksi mogok makan baru di hadapan umum untuk memprotes RUU itu.
Hazare menyebut RUU itu “tak bergigi” dan tidak akan kuat untuk membasmi korupsi yang meraja lela. Aktifis berusia 74 tahun itu berkeras polisi federal India dan Biro Penyelidik Pusat ditempatkan dibawah yurisdiksi badan pengawas korupsi.
