Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin melaporkan pemerintah telah menggelontorkan anggaran baik untuk pemulihan ekonomi maupun penanganan pandemi sebanyak Rp423,23 triliun atau 60,9 persen dari total pagu anggaran yang telah disediakan .
Ia menjelaskan, dalam perkembangannya pemerintah telah memperbesar alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial sehingga menjadi Rp234,33 triliun dan untuk program kesehatan menjadi Rp97,26 triliun.
“Kenaikan cukup besar di sektor kesehatan ini dikarenakan rencana kita untuk melakukan program vaksinasi,” ungkap Budi dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/11).
Untuk di sektor kesehatan ini, kata Budi sudah disalurkan Rp36,69 triliun atau 40,81 persen dari pagu anggaran. Sementara untuk di sektor insentif usaha pihaknya sudah menyalurkan Rop44,82 triliun atau 37,16 persen dari pagu anggaran.
Anggaran untuk sektor perlindungan sosial sudah hampir seluruhnya tersalurkan, yakni sebanyak Rp203,6 triliun atau 86,88 persen dari anggaran yang telah disediakan. Untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sejauh ini sudah tersalurkan 84,53 persen dari pagu anggaran atau Rp97,05 triliun.
“Untuk sektor Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda telah disalurkan Rp36,06 triliun atau 54,66 persen dari anggaran. Sedangkan sektor pembiayaan korporasi sudah disalurkan Rp2 triliun atau 3,22 persen dari anggaran,” kata Budi.
Peringati Hari Guru Nasional, Pemerintah Berkomitmen Bantu Guru
Dalam memperingati hari guru nasional yang jatuh pada 25 November, pemerintah berkomitmen untuk mensejahterakan seluruh guru di penjuru tanah air. Menurut Budi, guru adalah ujung tombak kesuksesan sebuah negara di masa depan. Pemerintah pun disebutnya telah menambahkan anggaran untuk membantu tenaga pendidik, termasuk siswa, dan mahasiswa khususnya di masa sulit ini.
“Ada pepatah Konghucu yang bilang kalau suatu negara ingin makmur satu tahun, negara itu harus menumbuhkan padi. Kalau negara itu ingin makmur 10 tahun negara itu harus menumbuhkan pohon. Sedangkan kalau negara itu pengen makmur 100 tahun negara itu harus menumbuhkan manusia. Dan guru adalah garda terdepan untuk menbangun manusia-manusia Indonesia masa depan yang akan menciptakan bangsa dan negara,” ujar Budi.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan pandemi tidak hanya menimbulkan i krisis di bidang ekonomi dan kesehatan saja, tapi juga di bidang pembelajaran. Maka dari itu, kementerian yang dipimpinnya pun mengambil berbagai langkah efisiensi dan memperjuangkan anggaran.
Pertama, katanya, kementeriannya akan melakukan relaksasi dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepada semua sekolah untuk membantu para guru honorer dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Kedua, pihaknya pun menganggarkan Rp1 triliun untuk bantuan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah di masa pandemi ini.
Pemerintah pun, kata Nadiem, telah memperjuangkan dana sekitar Rp3,6 triliun untuk diberikan kepada dua juta tenaga pendidik non PNS dan guru non PNS di sekolah swasta dan negeri.
“Uang yang diberikan seperti yang saya bilang tadi adalah Rp1,8 juta ini adalah untuk dosen, guru, pendidik paud, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga lab, dan tenaga administrasi. Semua operator sekolah dan tenaga pendidik juga mendapatkan, Jadi sasaran kita sedikit di atas dua juta orang. Kebanyakan ini adalah guru dan pendidik honorer,” jelas Nadiem.
Kriteria tenaga pendidik yang bisa memperoleh dana tersebut ujar Nadiem telah disederhanakan, yakni berstatus warga negara Indonesia (WNI), non PNS, berpenghasilan di bawah Rp5 juta, tidak menerima bantuan dari kementerian lain atau program lainnya.
“Caranya adalah untuk segera mengkases infogtk.kemendokbud.go.id atau untuk perguruan tinggi di pddikti.go.id lalu bisa segera diunduh dua dokumen yang dibutuhkan untuk pergi ke bank untuk mencairkan uangnya., yaitu Surat Keterangan Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dapat diunduh dan di-print dan kedua surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang juga bisa diunduh. Jadi guru tidak membutuhkan izin siapapun jadi tinggal mengunduh dua dokumen itu dia kasih materai dia tanda tangan dan dia nanti diarahkan kepada cabang bank dimana uang dia menunggu,” paparnya.
Kementerian Agama Dapat Tambahan Anggaran Rp5 triliun Untuk Pendidikan
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan kementerian yang dipimpinnya telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5,79 triliun dari anggaran PEN untuk pendidikan, seperti subsidi internet pembelajaran jarak jauh bagi siswa madrasah, mahasiswa, dan guru, serta bantuan operasional pendidikan agama Islam dan pondok pesantren.
"Kita alokasikan juga untuk madrasah diniah, takmiliyah, dan lembaga pendidikan Al-Qur'an, serta bantuan untuk guru," ungkap Fachrul.
Anggaran pendidikan tersebut juga dianggarkan untuk pendidikan agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk siswa pendidikan Islam, Kemenag menganggarkan Rp1,156 triliun untuk bantuan kuota internet kepada 9,9 juta siswa.
Kemudian, anggaran sebanyak Rp987 miliar juga disalurkan untuk bantuan internet kepada 1,12 juta mahasiswa.
Kemenag juga telah menganggarkan Rp3 miliar untuk 200 perguruan tinggi Kristen swasta. Sedangkan untuk siswa beragama Buddha pihaknya telah menganggarkan dana bantuan sekitar Rp316 juta yang diperuntukkan bagi 1.444 mahasiswa dan 139 dosen.
"Untuk Hindu, angkanya besar Rp 1,64 miliar. Anggaran itu untuk guru Pratama Widya Pasraman, Adi Widya Pasraman, Madya Widya Utama, dan pendidikan tinggi keagamaan Hindu," ujarnya. [gi/ab]
