Selang beberapa jam setelah DPR memutuskan RUU Pilkada yang salah satu pasalnya adalah pemilihan dilakukan lewat DPRD bukan pemilihan langsung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan pernyataan pers.
Dalam kapasitas sebagai ketua umum Partai Demokrat, SBY menyatakan kecewa dengan hasil putusan itu dan siap menyampaikan gugatan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.
“Saya kecewa dengan hasil dan proses politik yang ada di DPR RI. Meskipun saya menghormati proses politik itu sebagai seorang Demokrat, tetapi sekali lagi saya kecewa dengan proses maupun hasil yang ada. Dengan hasil putusan DPR ini, Partai Demokrat berencana mempersiapkan sebuah gugatan hukum. Kami sedang mempertimbangkan mana yang lebih tepat : MK atau MA," ujarnya.
"Alasannya adalah dalam pileg – ketika rakyat memilih anggota DPRD, dalam pikiran mereka maka pemilihan gubernur, bupati dan walikota juga langsung – mereka tidak pernah membayangkan jika setelah memilih DPRD secara langsung, DPRD memiliki power dan kewenangan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota. Berarti ini mengingkari proses pileg karena rakyat tidak tahu kalau yang diberi mandat DPR ternyata punya wewenang lain," papar SBY.
Saat pengambilan keputusan di DPR, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih – yang terdiri dari fraksi Golkar, PKS, PAN, PPP dan Gerindra – yang menguasai mayoritas suara di DPR dengan total 226 anggota, tetap mendukung pilkada lewat DPRD.
Sementara koalisi Jokowi-JK yang didukung sebagian kecil fraksi Demokrat dan fraksi Golkar – yang berjumlah 135 anggota tetap mendukung pilkada langsung. Menjelang proses pemungutan suara, sekitar sebagian anggota Fraksi Demokrat yang mendukung “pilkada langsung dengan 10 syarat” akhirnya memilih keluar dari ruangan atau walk-out.
Dalam konferensi pers di Hotel Willard Washington DC Kamis malam, Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan pernyataan dalam kapasitas sebagai presiden. SBY mengatakan berat baginya untuk menandatangani RUU Pilkada jika masih ada konflik dengan UU lain yang sudah terlebih dahulu diberlakukan.
“Sebagai Presiden Indonesia saya berpendapat, jika masih ada konflik UU – misalnya UU Pilkada yang baru dilakukan voting atas pilihan sistemnya – dan kemudian berkonflik dengan UU yang mengatur DPRD yang tidak memberi kewenangan untuk memilih kepala daerah maka saya berpendapat bahwa UU Pilkada tidak langsung atau pilkada oleh DPRD itu tidak bisa dieksekusi. Akan ada konflik hukum, konflik UU. Bagi saya berat untuk menandatangani UU Pilkada oleh DPRD manakala masih ada pertentangan secara fundamental atau berkonflik dengan UU lain – misalnya UU tentang pemda khususnya pasal yag mengatur tentang tugas fungsi dan kewenangan DPRD," kata SBY.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di Washington DC sebagai bagian dari rangkaian kunjungannya ke Portugal, Amerika dan Jepang yang merupakan bagian terakhir lawatannya ke luar negeri sebelum masa jabatannya berakhir Oktober mendatang.
Selain menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York tanggal 22-24 September lalu, Presiden SBY meresmikan patung dewi ilmu pengetahuan “Saraswati” dan sebuah masjid Indonesia, juga menerima penghargaan khusus dari USINDO atas perannya mempererat hubungan Indonesia dan Amerika dalam sepuluh tahun terakhir ini. Jumat pagi SBY juga menyampaikan kuliah umum di George Washington University yang menyorot soal resolusi konflik dunia.
“Saya pribadi tidak ingin ada kemunduran demokrasi. Di era kepresidenan saya lah sebetulnya, selain presiden dan wapres yang dipilih secara langsung – juga gubernur, bupati dan walikota. Itu komitmen saya, pilihan saya dan tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu meskipun proses politik di DPR seperti itu, saya mengatakan sebenarnya kemunduran dan kami akan terus berjuang secara politik agar demokrasi yang sudah berkembang sekarang ini tetap terjaga”.
