Sedikitnya 119 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 548 lainnya sakit setelah menjalankan tugas dalam pemilu serentak 17 April lalu. Wartawan VOA, Yoanes Litha menggambarkan tantangan yang dialami para petugas KPPS, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil.
Komisi Pemilihan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menyatakan sedikitnya enam petugas KPPS jatuh sakit akibat kelelahan setelah melaksanakan tugas mereka di TPS masing masing sepanjang pemilu serentak 17 April lalu. Sebagian dirawat di rumah, namun ada juga yang dirawat di puskesmas.
Di antara mereka adalah Jumiran, petugas KPPS TPS 1, Desa Sintuwu Lemba. Ditemui sesaat sebelum dimulainya rekapitulasi tingkat Kecamatan Lage, Jumiran mengatakan ia sempat tidak tidur selama dua hari dua malam yaitu sejak tanggal 16-17 April 2019 karena ikut menjaga kotak suara bersama petugas Linmas dan kepolisian, serta ikut membantu menghitung dan mencatat perolehan suara.
“Saya terus terang Pak, dua hari dua malam tidak ada tidur, tanya ketua KPPS saya sendiri. Bersama Hansip terutama Kapolmas (Bhabinkamtibmas). Saya nggak bohong ini, yah kita menjaga kotak suara. Kotak suara kita jaga baik-baik. Yah lemah badan, mengantuk, kadang pikiran itu sudah tidak konsentrasi,” ujar Jumiran.
Petugas KPPS Berharap Pemerintah Pertimbangkan Kembali Pemilu Serentak
Iin Siti Arseh (40) ketua KPPS Desa Sintuwu Lemba dengan suara haru mengatakan ia dan anggota KPPS lainnya senang dapat melaksanakan tugas sebagai KPPS, meski tidak cukup waktu untuk beristirahat karena harus menyelesaikan proses pemungutan, penghitungan dan pencatatan rekap hitung suara selama dua hari.
“Sekalipun saya lihat mereka capek, lelah tapi rasa tanggung jawab yang besar itu yang membuat mereka tetap bersemangat, sampai habis penghitungan suara, masih satu malam, sampai besok pagi, sampai jam 11 kami baru selesai seluruh rekapnya tapi mereka tetap bersemangat karena tanggung jawab yang mereka sudah pegang sebagai KPPS. Mereka tetap berkata ini bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara,’’ ujarnya.
Ibu rumah tangga yang sudah dua kali bertugas sebagai ketua KPPS tersebut menyatakan ikut sedih dan berduka cita ketika mengetahui sedikitnya 119 petugas KPPS meninggal dunia, sementara 548 lainnya sakit.
“Saya berharap mungkin ini bisa menjadi pertimbangan KPU dan Pemerintah untuk kedepannya ketika harus dilaksanakan serentak seperti ini. Mungkin ada langkah-langkah yang lain yang ditempuh sehingga tidak memakan korban. Kayaknya baru pemilu kali ini yang memakan korban sedemikian banyak kita dengar di televisi di berita-berita. Mungkin Pemerintah perlu meninjau ulang bentuk pemilu serentak yang seperti ini”
Polisi Ikut Kerja Keras Pastikan Keamanan & Kelancaran Pemilu
Tidak saja bagi penyelenggara pemilu, personel aparat Kepolisian di Poso pun bekerja keras untuk memastikan proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
IPTU Jufri Lawendatu Kapolsek Lage mengatakan 10 personil yang ada di bawahnya dibagi ke dalam dua tim untuk mengamankan rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan. Setiap tim bertugas 1X24 jam secara bergantian.
“Saya mengharapkan kepada anggota saya tentunya di lapangan, melaksanakan tugas itu memang punya beban tapi harus memperhatikan kesehatan, karena pelaksanaan Pilpres Pileg pada tahun ini memang sangat beda dengan pelaksanaan sebelumnya jadi saya memang sudah mengharapkan kepada rekan-rekan saya, anggota saya di lapangan harus pandai-pandai dan tahu menjaga kesehatan mereka,’’ papar Jurfi.
KPU: 119 Petugas KPPS Meninggal, 548 Sakit
KPU RI di laman facebooknya menyatakan per tanggal 23 April 2019, sedikitnya 119 petugas KPPS meninggal dunia dan 548 lainnya jatuh sakit karena kelelahan. Data ini diperoleh dari 25 propinsi saja.
Komisioner KPU Poso Wilianita Selviana mengatakan pihaknya merekomendasikan kepada petugas penyelenggara pemilu dalam kegiatan rekapitulasi suara ditingkat kecamatan yang telah berlangsung sejak 18 April hingga 4 Mei 2019 mendatang agar melakukannya secara paralel, sehingga kegiatan rekapitulasi dapat dilakukan untuk dua desa secara bersamaan. Cara itu selain lebih cepat namun juga agar petugas penyelenggara pemilu di tingkat desa dan kecamatan tidak kelelahan.
“Dengan cakupan wilayah atau TPS yang banyak atau sedikit, atau ada perdebatan dengan saksi dari peserta pemilu atau Bawaslu misalnya yang kemudian waktu menjadi panjang karena proses dari TPS itu bisa jadi diulang kembali pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan. Semua orang ingin cepat selesai. Tapi ada proses di mana kita butuh kehati-hatian, butuh ketelitian sehingga semua masukan dan saran itu harus diakomodir oleh penyelenggara pemilu.”
Wilianita mengatakan saat ini sudah ada permintaan dari Panitia Pemilihan Kecamatan di Poso agar KPU Poso menyediakan suplemen vitamin sehingga kesehatan mereka tetap prima. (yl/em)
