Sejumlah anggota Dewan Keamanan (DK) PBB plus Jepang pada Rabu (15/12) mendesak rekan-rekan anggotanya yang lain di dewan DK, yang beranggotakan 15 negara, itu agar menyelenggarakan pertemuan publik terakit situasi HAM di Korea Utara.
“Pelanggaran HAM semena-mena oleh rezim itu, sebagaimana program senjata penghancur masal dan misil balistiknya, menimbulkan ketidakstabilan pada perdamaian dan keamanan internasional, serta harus menjadi prioritas dari Dewan Keamanan,” demikian disampaikan Duta Besar Amerika Untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada para wartawan, mewakili negaranya, dan Inggris, Estonia, Perancis, Irlandia, Jepang, serta Norwegia. Semuanya, kecuali Jepang, adalah anggota Dewan Keamanan PBB.
Pada tahun 2014 sebuah komisi penyelidikan yang diberi mandat oleh Dewan HAM PBB menerbitkan laporan panjang dan memberatkan tentang situasi di Korea Utara. Laporan itu menyatakan "kejahatan terhadap kemanusiaan pada skala yang tidak terbayangkan masih terus terjadi di Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK)."
Sejak itu setiap bulan Desember Dewan Keamanan membahas situasi HAM di Korea Utara meskipun ada penolakan dari beberapa anggota yang menilai Dewan Keamanan bukan forum PBB yang tepat untuk hal itu.
Dewan Keamanan PBB pada Rabu (15/12) mengadakan diskusi tertutup tentang situasi itu sebelum Thomas-Greenfield berbicara, didampingi oleh utusan-utusan dari negara yang bergabung dalam pernyataan bersama itu.
Sidang Majelis Umum PBB diduga akan mengadopsi sebuah resolusi tahunan yang mengecam situasi HAM di Korea Utara pada Kamis (16/12). [em/jm]
