Sekjen PBB Antonio Guterres Kamis (19/12) mengatakan ia menunjuk mantan kepala Komisi Pencarian Nasional Meksiko untuk memimpin sebuah mekanisme independen guna menentukan nasib puluhan ribu orang yang hilang dan dihilangkan secara paksa di Suriah.
“Kami menjanjikan dukungan bagi mereka yang terus hidup dalam ketidakpastian,” kata Guterres mengenai keluarga orang-orang yang hilang.
Pada Juni 2023, Majelis Umum PBB membentuk Lembaga Independen untuk Orang Hilang di Suriah (IMP). Lembaga ini diberi mandat untuk menentukan nasib dan keberadaan semua orang yang hilang di Suriah, dan untuk mendukung para korban, termasuk para penyintas dan keluarga orang-orang yang hilang.
“Hari ini saya mengumumkan pengangkatan Karla Quintana dari Meksiko sebagai kepala Lembaga ini,” kata Guterres kepada para wartawan. “Ia dan timnya harus diizinkan menjalankan mandat mereka sepenuhnya.”
Mulai Februari 2019 hingga Agustus 2023, Quintana menjabat sebagai komisioner nasional untuk Pencarian Orang-Orang yang Hilang di Meksiko, di mana lebih dari 110 ribu orang tercatat hilang atau dihilangkan, kebanyakan oleh kejahatan terorganisasi. The Syrian Network for Human Rights (SNHR) mengatakan sedikitnya 157.634 orang hilang sejak dimulainya perang saudara Suriah pada Maret 2011 hingga Agustus 2024.
Sejak tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah pada 8 Desember, pintu-pintu penjara di banyak bagian negara itu telah dibuka dan ribuan tahanan dibebaskan. Kuburan massal mulai ditemukan. Tetapi keluarga terus mencari informasi mengenai puluhan ribu orang yang mereka cintai yang masih belum ditemukan.
Dalam wawancara dengan VOA pekan lalu, pendiri dan direktur SNHR Fadel Abdul Ghany mengatakan sekitar 105 ribu orang masih belum ditemukan dan berbagai organisasi meyakini bahwa “sebagian besar dari mereka” telah tewas.
Transisi politik
Pimpinan PBB itu juga mendesak proses politik pimpinan Suriah yang “inklusif, kredibel dan damai,” dan mengatakan mereka harus menangani situasi secara hati-hati atau kemajuan berisiko terhambat.
Sementara itu, ia mengatakan PBB mengalihkan respons kemanusiaannya di dalam negara itu untuk menanggapi situasi baru di lapangan. Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, telah berada di lapangan di Damaskus, Aleppo dan Homs pekan ini.
Setelah 14 tahun perang saudara, Suriah telah menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 17 juta orang – lebih dari 70 persen populasi – membutuhkan bantuan dan dana terbatas jumlahnya.
Guterres memperingatkan bahwa perang “jauh dari selesai.” Ia menunjuk pada “musuh-musuh signifikan” di bagian utara, ancaman terhadap “banyak daerah” Suriah mulai dari ISIS, serta serangan Israel yang sedang berlangsung dan pergerakan militer di zona di mana pasukan penjaga perdamaian PBB berpatroli antara Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel dan wilayah Suriah selebihnya.
“Ada pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial Suriah. Mereka harus berhenti,” katanya mengenai serangan Israel, yang telah menargetkan fasilitas-fasilitas militer, termasuk cadangan senjata kimia dan seluruh angkatan laut Suriah.
“Kedaulatan, persatuan teritorial dan integritas harus dipulihkan sepenuhnya, dan semua tindak agresi harus segera diakhiri,” kata Guterres. “Ini adalah momen yang menentukan – momen harapan dan sejarah, tetapi juga momen ketidakpastian yang sangat besar.” [uh/ab]
Forum