Sementara perang saudara Suriah melampaui 11 tahun, Sekjen PBB mengatakan Jumat (11/3) bahwa keberanian harus ditunjukkan untuk mencapai penyelesaian politik.
“Kita tidak bisa mengecewakan rakyat Suriah. Konflik harus dihentikan,” kata Antonio Guterres dalam pernyataan. “Undang-Undang kemanusiaan internasional harus ditegakkan.”
Sekjen PBB meminta semua pihak agar “terlibat secara bermakna” dalam proses politik yang difasilitasi oleh PBB. “Kita harus memilih perdamaian,” katanya.
Kota-kota di Suriah telah seluruhnya diratakan dan infrastruktur dihancurkan sejak pemerintah Suriah memulai tindakan keras terhadap remaja laki-laki yang mencoret-coret grafiti anti-pemerintah di dinding sekolah di Daraa, kota di Suriah barat daya, pada musim semi 2011.
Rezim Presiden Bashar Assad bersikap tegas terhadap gerakan protes yang berkembang di negaranya, sementara pemberontakan rakyat yang kemudian dikenal sebagai Musim Semi Arab mulai menggulingkan diktator di Mesir, Tunisia dan Libya.
Tindakan keras itu memicu pemberontakan besar dan perang saudara yang telah menghancurkan kehidupan jutaan warga Suriah. Di negara berpenduduk sekitar 22 juta orang itu, konflik telah memaksa hampir 7 juta orang mengungsi di dalam negeri dan 6,6 juta lainnya mengungsi ke tempat-tempat yang aman di negara-negara tetangga dan Eropa.
Menurut PBB, setidaknya 13,4 juta warga Suriah membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan di dalam negeri. [ka/ab]
