Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang mengevaluasi proposal pedoman baru mengenai bagaimana negara bagian dapat secara bertahap membuka kembali bisnis, sekolah dan gereja-gereja. Sementara, semakin banyak gubernur yang mengisyaratkan rencana mereka untuk melangkah maju dengan melonggarkan pembatasan lockdown karena virus corona.
Para pejabat AS menyatakan pedoman yang disusun Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit itu memberi rekomendasi rinci mengenai dimulainya kembali aktivitas dalam berbagai situasi.
Media-media AS yang telah melihat proposal pedoman itu, Senin (27/4) melaporkan bahwa isinya mencakup penutupan ruang rehat di kantor-kantor, penggunaan daftar menu sekali pakai di restoran dan penangguhan paduan suara dalam kebaktian. Para pejabat mengatakan perubahan terhadap pedoman itu masih dapat terjadi.
Gubernur Texas Greg Abbott mengatakan negara bagiannya akan memulai proses pembukaan kembali secara perlahan-lahan pada hari Jumat (1/5), dengan restoran, toko dan bioskop diizinkan beroperasi dengan menerima pengunjung 25% dari kapasitasnya.
Di Missouri, Gubernur Mike Parson mengatakan selama bisnis dan acara sosial terus mempraktikkan metode social distancing, mereka akan diizinkan buka kembali pekan depan. Tidak seperti di beberapa negara bagian lainnya, pelonggaran 'tinggal di rumah' akan mencakup diizinkannya orang-orang ke pusat kebugaran, salon rambut, gereja dan acara olahraga.
Pada hari Senin (28/4), semakin banyak bisnis yang mulai buka secara terbatas di Minnesota, Colorado, Mississippi, Montana dan Tennessee. Mereka bergabung dengan Georgia, Oklahoma, Alaska dan South Carolina dalam upaya mendorong orang kembali bekerja dan memungkinkan warga untuk kembali ke situasi yang mirip dengan kehidupan sebelum wabah terjadi.
Para pakar kesehatan memperingatkan agar aktivitas tidak terlalu dini dibuka kembali, dan banyak gubernur yang mengatakan akan ada berbagai langkah yang diberlakukan untuk melindungi keselamatan umum.
Gubernur Louisiana John Bel Edwards, Senin mengatakan ia akan memperpanjang perintah tinggal di rumah hingga 15 Mei karena beberapa daerah di sana belum menunjukkan kemajuan yang memadai dalam memperlambat penyebaran virus corona.
Jaksa Agung William Barr mengancam akan melakukan tindakan hukum terhadap pembatasan yang diberlakukan pemerintah negara bagian dan pemda setempat yang melemahkan kebebasan beragama dan hak-hak konstitusional lainnya.
Dalam memo yang dirilis hari Senin, Barr mengarahkan para pejabat tinggi bidang HAM dan jaksa federal di Departemen Kehakiman di berbagai penjuru negara itu agar “mengawasi adakah arahan dari pemerintah negara bagian dan pemda setempat yang mungkin melanggar hak-hak konstitusional dan kebebasan sipil masing-masing warga.”
Memo itu mencerminkan ketidaksabaran Barr yang kian besar terhadap perintah tinggal di rumah dan langkah-langkah social distancing lainnya yang diberlakukan para gubernur negara bagian sejak awal Maret dalam upaya menghentikan penyebaran virus corona.
Para penentang pembatasan itu berunjuk rasa di ibu kota beberapa negara bagian pekan lalu. [uh/ab]
