Salah satu fokus utamanya adalah perkembangan teknologi di seluruh dunia yang tidak ada habisnya dan apakah keamanan nasional AS dapat mengimbangi ancaman teknologi-teknologi itu.
“Saya sepenuh hati setuju bahwa hubungan antara keamanan teknologi dan ekonomi menjadi semakin tak terpisahkan dengan keamanan nasional,” kata Direktur FBI Christopher Wray.
“Kita harus bekerja jauh lebih erat dengan dunia bisnis untuk mencoba membangun ketahanan. Saya rasa ada banyak kemajuan yang tercipta, namun kita perlu berbuah lebih dari itu.”
Anggota komisi intelijen Senat AS Marco Rubio menyoroti aplikasi media sosial TikTok dan ancaman yang dimilikinya.
“Ini adalah jenis ancaman keamanan nasional yang sangat besar bagi negara kita, yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya,” kata Rubio.
“Jika kita memutuskan untuk membuat hal semacam ini sendiri untuk memengaruhi atau mengintai bangsa lain, saya tidak yakin kita bisa membuat yang persis seperti ini atau lebih baik dari ini. Dan [kini] kita malah mengundang mereka masuk dan dilindungi undang-undang kita. Saya tidak paham kenapa perusahaan ini diizinkan beroperasi,” tambahnya.
Hal itu disampaikan ketika kekhawatiran AS terkait TikTok dan ancaman keamanan nasional yang dimilikinya semakin meningkat. Pemerintah AS telah mengamanatkan seluruh pegawai federal untuk menghapus aplikasi sosial media milik China itu dari telepon genggam milik pemerintah.
Pemerintahan negara-negara Barat lain juga memberlakukan larangan yang sama, dengan alasan kekhawatiran aktivitas pengintaian.
Baik FBI maupun Komisi Komunikasi Federal (FCC) telah memperingatkan bahwa ByteDance dapat membagikan data pengguna TikTok dengan pemerintahan China yang otoriter.
Sebuah undang-undang di China, yang diberlakukan pada 2017, mewajibkan perusahaan untuk memberikan data pribadi apa pun kepada pemerintah, apabila dianggap relevan dengan isu keamanan nasional.
Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa TikTok telah menyerahkan data seperti itu, namun ketakutan itu meningkat mengingat banyaknya data pengguna yang dikumpulkan platform itu.
China mengatakan bahwa larangan-larangan itu menunjukkan ketidakpercayadirian pemerintah AS dan merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Namun larangan-larangan itu diterapkan ketika berbagai perusahaan teknologi Barat, seperti Airbnb, Yahoo dan LinkedIn, meninggalkan atau mengurangi aktivitas mereka di China karena UU Data Pribadi ketat Beijing yang menentukan bagaimana perusahaan dapat mengumpulkan dan menyimpan data. [rd/jm]
Forum