Para legislator Amerika Serikat, Kamis, diperkirakan akan selangkah lebih maju dalam usaha mereka mendorong pemberlakuan sanksi terhadap Korea Utara.
Komisi Hubungan Luar Negeri Senat dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara mengenai paket langkah-langkah penghukuman beberapa pekan setelah Pyongyang mengaku telah menguji coba bom nuklir hidrogen.
Komisi itu diperkirakan akan secara meyakinkan menyetujui versi revisi rancangan undang-undang sanksi yang telah disetujui DPR sebelumnya bulan ini.
"Apa yang kami lakukan adalah memberikan tekanan, tidak hanya terhadap pemerintah Korea Utara, tapi juga terhadap mereka yang ingin berbisnis dengan Korea Utara. Jika mereka melakukannya, akan ada sanksi yang akan mereka tanggung,” kata Senator Ben Cardin, anggota komisi itu dari Partai Demokrat.
Rancangan undang-undang yang diloloskan DPR Amerika mengharuskan presiden menyelidiki dan memberikan sanksi terhadap perorangan atau entitas yang memungkinkan Korea Utara memiliki senjata perusak massal, dan yang terlibat dalam pencucian uang, penyensoran, dan pelanggaran HAM.
Rancangan yang diajukan Senat menambahkan pasal-pasal yang menarget penjualan hasil tambang untuk mendapatkan uang kontan. Para senator dari kedua partai menegaskan bahwa bantuan internasional tidak akan terpengaruh.
"Saya kira, kita telah memperbaiki rancangan undang-undang yang diajukan DPR secara signifikan. Rancangan itu menyertakan isu-isu lain di Korea Utara yang dipersoalkan Amerika. Tidak hanya uji coba nuklir, tapi juga masalah HAM dan lain-lain," kata ketua komisi, Senator Bob Corker dari Partai Republik.
Rancangan undang-undang untuk meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara sebetulnya telah diajukan tahun lalu namun belum diputuskan karena Kongres terfokus pada kesepakatan nuklir internasional dengan Iran.
Uji nuklir Korea Utara, yang diumumkan 6 Januari, tampaknya telah mendorong kedua majelis di Kongres untuk bertindak meskipun ada keraguan besar di Amerika dan negara-negara lain bahwa apa yang diujicoba Korea Utara bukanlah bom hidrogen sebagaimana diklaim Pyongyang.
Sementara itu, Amerika Serikat dan Korea Selatan sejauh ini belum berhasil membujuk China untuk mendukung sanksi-sanksi yang menghukum Korea Utara.
Setelah bertemu di Beijing, Rabu, dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan, kedua negara telah membuat kemajuan dalam isu-isu seperti perubahan iklim, namun masih tetap berbeda pendapat dalam cara mengatasi persoalan dengan Korea Utara.
Tanpa dukungan China, pemasok minyak dan pemberi bantuan ekonomi yang utama bagi Korea Utara, dan juga mitra dagangnya yang terbesar, larangan itu akan sulit diberlakukan.
China telah mengungkapkan tentangan keras terhadap ujicoba nuklir keempat Korea Utara yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, namun selama ini enggan memberlakukan tindakan menghukum yang bisa mengakibatkan kesulitan dan ketidakstabilan di kawasan perbatasan kedua negara. [ab/lt]
