Pemungutan suara hari Selasa (16/6) dilangsungkan setelah laporan Komisi Inteljen Senat yang sangat mengejutkan tahun lalu, yang merinci tindak kekerasan keji, mulai dari “waterboarding” atau simulasi penenggelaman, hingga teknik “rectal feeding” atau memasukkan makanan lewat dubur, terhadap para tahanan yang ditangkap oleh Amerika setelah serangan 11 September 2001.
Senator faksi Demokrat Dianne Feinsten menulis laporan tersebut dan membantu merancang undang-undang yang membatasi seluruh badan di Amerika – dari Pentagon hingga Badan Inteljen Amerika CIA – untuk melakukan teknik interogasi sesuai yang ditetapkan dalam Pedoman Lapangan Tentara Amerika.
“Kita dapat menegaskan kembali tekad kita yang fundamental, bahwa Amerika tidak melakukan penyiksaan – tanpa kecuali dan tanpa dalih apapun – dan memastikan bahwa kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak akan terulang lagi,” ujar Senator Feinsten.
RUU itu diloloskan sebagai amandemen pada RUU yang sedang dibahas Senat, yang memberi wewenang atas seluruh kegiatan dan pengeluaran militer pada tahun fiskal mendatang.
Ketua Komisi Angkatan Bersenjata Senat yang juga anggota faksi Republik – John McCain – ikut menyusun amandemen anti-penyiksaan tersebut. Sebagai seorang veteran Perang Vietnam dan bekas tawanan perang, McCain mengatakan ia tahu “berdasarkan pengalaman pribadi bahwa penyiksaan tawanan tidak akan menghasilkan informasi intelijen yang baik dan dapat dipercaya”.
“Musuh kita bertindak tanpa hati nurani. Kita seharusnya tidak demikian. Kita harus terus berpendapat bahwa metode yang kita terapkan dalam perjuangan demi kebebasan dan perdamaian harus selalu benar dan terhormat, sebagaimana cita-cita dan tujuan yang kita perjuangkan,” kata McCain.
Pemikiran semacam itu tidak umum dalam spektrum politik Amerika. Beberapa senator faksi Republik dan juga faksi Demokrat mengatakan dalam kasus-kasus ekstrim ketika keselamatan warga Amerika berada dalam bahaya, pihak berwenang Amerika harus memiliki kebebasan dalam strategi yang digunakan untuk memperoleh informasi dari tersangka teroris.
Meskipun mendapat dukungan yang sangat besar, nasib amandemen RUU itu masih belum pasti. Sejak awal pemerintahan Presiden Obama telah bicara lantang menentang penyiksaan, tetapi Gedung Putih mengancam akan melakukan veto terhadap RUU Otorisasi Pertahanan Nasional karena beberapa ketentuan pengeluarannya.
