Senator Ben Cardin mengatakan legislasi itu mengakui bahwa sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap negara itu ditetapkan pada saat pemerintah Myanmar jauh lebih opresif. Ia mengatakan, legislasi baru akan memberi keringanan atas sanksi-sanksi itu, tapi juga menetapkan standar-standar baru bagi hubungan masa depan Amerika Serikat dan Myanmar.
Legislasi yang disebut Undang-Undang Strategi Myanmar 2016 itu menetapkan panduan bagi pembebasan sanksi-sanksi tersebut dan seruan terhadap Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk memodifikasi atau mencabut sanksi-sanksi dengan mempertimbangkan kemajuan negara itu dalam membuat perubahan terhadap praktik-praktik transparansi dan sasaran-sasaran pemerintahan yang baik.
RUU yang meningkatkan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat itu juga mengimbau pemerintah Amerika Serikat untuk mendesak lembaga-lembaga keuangan internasional untuk mendukung prakarsa-prakarsa di Myanmar. Legislasi tersebut juga membolehkan militer Amerika Serikat terlibat dalam program pelatihan Bahasa Inggris bagi tentara Myanmar dan program-program lain yang dirancang untuk menegakkan pengawasan sipil terhadap militer.
Pengenalan RUU itu bertepatan dengan kunjungan Penasehat Khusus Negara dan Menteri Luar Negeri Mynamar Aung San Suu Kyi ke Amerika Serikat. Peraih Nobel Perdamaian dan aktivis HAM itu dijadwalkan bertemu sejumlah anggota Kongres dalam kunjungannya tersebut. [ab/as]
