Seorang anggota Kongres terkemuka Amerika yang sejak lama pengeritik mantan pemerintah militer Burma mengatakan ia bersedia mengakhiri sanksi utama terhadap negara Asia tenggara yang sedang menjalankan reformasi itu, walaupun keprihatinan hak azasi masih ada.
Pemimpin fraksi Republik di Senat AS, Mitch McConnell, mengatakan demikian hari Selasa setelah pertemuannya dengan Presiden Burma Thein Sein, yang pekan ini menjadi kepala negara pertama negara itu dalam hampir 50 tahun berkunjung ke Gedung Putih.
McConnel mengatakan ia tidak mau mendukung perpanjangan larangan impor dari Burma. Ia mengatakan berbuat demikian adalah seperti “tamparan” terhadap para reformis dan akan memperkuat orang-orang yang ingin memperlamban atau membatalkan perubahan yang sudah terjadi.
Pemerintah sipil Burma memegang kekuasaan tahun 2011, dan sejak itu telah memberlakukan dengan cepat rentetan reformasi politik dan ekonomi. Sebagai tanggapan, Washington telah menghentikan sebagian besar sanksi ekonominya terhadap Burma, termasuk larangan impor.
Kalau rancangan undang-undang tahunan itu dibiarkan kedaluwarsa, sebagaimana disarankan McConnel, Gedung Putih tidak dapat memberlakukan kembali larangan itu apabila Burma gagal meneruskan kemajuan demokrasi.
Pemimpin fraksi Republik di Senat AS, Mitch McConnell, mengatakan demikian hari Selasa setelah pertemuannya dengan Presiden Burma Thein Sein, yang pekan ini menjadi kepala negara pertama negara itu dalam hampir 50 tahun berkunjung ke Gedung Putih.
McConnel mengatakan ia tidak mau mendukung perpanjangan larangan impor dari Burma. Ia mengatakan berbuat demikian adalah seperti “tamparan” terhadap para reformis dan akan memperkuat orang-orang yang ingin memperlamban atau membatalkan perubahan yang sudah terjadi.
Pemerintah sipil Burma memegang kekuasaan tahun 2011, dan sejak itu telah memberlakukan dengan cepat rentetan reformasi politik dan ekonomi. Sebagai tanggapan, Washington telah menghentikan sebagian besar sanksi ekonominya terhadap Burma, termasuk larangan impor.
Kalau rancangan undang-undang tahunan itu dibiarkan kedaluwarsa, sebagaimana disarankan McConnel, Gedung Putih tidak dapat memberlakukan kembali larangan itu apabila Burma gagal meneruskan kemajuan demokrasi.
