WASHINGTON, DC —
Senator John McCain menyerukan pembentukan komite khusus untuk menyelidiki lebih lanjut tindakan-tindakan pemerintah setelah serangan bulan September tahun lalu yang menewaskan empat orang warga Amerika, termasuk duta besar Amerika untuk Libya.
Pertentangan berlanjut di Washington beberapa hari setelah Stasiun TV ABC News mengatakan memiliki email yang menunjukkan Departemen Luar Negeri mengubah pokok-pokok pembicaraan untuk tidak membesar-besarkan keterlibatan teroris dalam serangan di Benghazi.
Senator John McCain tampil dalam program TV-ABC “This Week.” Ia mengatakan, "Saya menyebutnya upaya menutup-nutupii karena ada perubahan informasi yang disengaja."
McCain mencatat bahwa serangan itu terjadi selagi Presiden Obama berusaha untuk terpilih kembali, ketika pemerintahannya sedang menggembar-gemborkan keberhasilan perang melawan teror, termasuk pembunuhan Osama bin Laden.
Ia menambahkan, "Ketika serangan di Benghazi terjadi, ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab."
Senator McCain kemudian menyatakan, Menlu Hillary Clinton mestinya mengetahui bagaimana pemerintah menangani informasi mengenai serangan di Benghazi. Ia menyerukan pembentukan sebuah panel investigasi khusus untuk menyelidiki masalah ini.
Senator Partai Demokrat Jack Reed juga tampil dalam acara TV “This Week,” ia ditanya apakah setuju dengan pernyataan McCain tentang "menutup-nutupi".
"Tentu saja tidak. DPR melakukan 11 kali dengar pendapat mengenai isu tersebut. Lebih dari 25.000 lembar dokumen telah diberikan kepada Kongres Amerika," ujar Reed.
Reed mengatakan perubahan yang dilakukan terhadap pokok-pokok pembicaraan tentang Benghazi mencerminkan keinginan untuk berhati-hati dan bukannya untuk mengalihkan isu.
Ia menambahkan, "Apa yang mereka lakukan ditengah situasi yang kacau adalah berupaya menyampaikan pokok-pokok pembicaraan yang tepat. Mereka tidak ingin jauh melenceng karena dua hal; Pertama, ada aset-aset intelijen yang mungkin tidak dapat diungkapkan. Kedua, karena penyelidikan sedang berlangsung dan baru saja dimulai."
Hari Jumat, juru bicara Gedung Putih Jay Carney mengecam apa yang disebutnya upaya "menuduh pemerintah menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada."
Pertentangan berlanjut di Washington beberapa hari setelah Stasiun TV ABC News mengatakan memiliki email yang menunjukkan Departemen Luar Negeri mengubah pokok-pokok pembicaraan untuk tidak membesar-besarkan keterlibatan teroris dalam serangan di Benghazi.
Senator John McCain tampil dalam program TV-ABC “This Week.” Ia mengatakan, "Saya menyebutnya upaya menutup-nutupii karena ada perubahan informasi yang disengaja."
McCain mencatat bahwa serangan itu terjadi selagi Presiden Obama berusaha untuk terpilih kembali, ketika pemerintahannya sedang menggembar-gemborkan keberhasilan perang melawan teror, termasuk pembunuhan Osama bin Laden.
Ia menambahkan, "Ketika serangan di Benghazi terjadi, ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab."
Senator McCain kemudian menyatakan, Menlu Hillary Clinton mestinya mengetahui bagaimana pemerintah menangani informasi mengenai serangan di Benghazi. Ia menyerukan pembentukan sebuah panel investigasi khusus untuk menyelidiki masalah ini.
Senator Partai Demokrat Jack Reed juga tampil dalam acara TV “This Week,” ia ditanya apakah setuju dengan pernyataan McCain tentang "menutup-nutupi".
"Tentu saja tidak. DPR melakukan 11 kali dengar pendapat mengenai isu tersebut. Lebih dari 25.000 lembar dokumen telah diberikan kepada Kongres Amerika," ujar Reed.
Reed mengatakan perubahan yang dilakukan terhadap pokok-pokok pembicaraan tentang Benghazi mencerminkan keinginan untuk berhati-hati dan bukannya untuk mengalihkan isu.
Ia menambahkan, "Apa yang mereka lakukan ditengah situasi yang kacau adalah berupaya menyampaikan pokok-pokok pembicaraan yang tepat. Mereka tidak ingin jauh melenceng karena dua hal; Pertama, ada aset-aset intelijen yang mungkin tidak dapat diungkapkan. Kedua, karena penyelidikan sedang berlangsung dan baru saja dimulai."
Hari Jumat, juru bicara Gedung Putih Jay Carney mengecam apa yang disebutnya upaya "menuduh pemerintah menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada."
