WASHINGTON DC —
Serangan teroris tahun lalu terhadap fasilitas diplomatik Amerika di Benghazi, Libya, menewaskan duta besar Amerika dan tiga warga Amerika lainnya.
Perkembangan terbaru mencakup apa yang disebut poin-poin pembicaraan, diberikan komunitas intelijen, dan digunakan pejabat-pejabat pemerintah, termasuk Dutabesar Amerika untuk PBB Susan Rice, guna membahas serangan Benghazi.
Laporan televisi ABC News menyebutkan email-email yang diperoleh menunjukkan rancangan poin-poin petunjuk banyak yang diedit beberapa hari menjelang penjelasan Rice.
Email-email itu juga menunjukkan, jurubicara Departemen Luar Negeri meminta CIA agar membuang referensi ke kelompok yang terkait Al-Qaida, dan ancaman ekstremis sebelumnya karena informasi itu bisa digunakan untuk mengecam Departemen Luar Negeri.
Pengungkapan itu semakin menambah tekanan terhadap Gedung Putih yang telah menuduh anggota Kongres fraksi Republik mempolitisasi masalah Benghazi.
Jurubicara Gedung Putih Jay Carney membantah hal itu dan menyatakan, Gedung Putih hanya terlibat dalam mengubah gaya bahasa poin-poin pembicaraan itu dan bahwa pemerintah tidak berusaha menutup-nutupi apapun.
"Ini akan menjadi lebih signifikan kalau sejak awal kami tidak mengakui bahwa ekstremis sepertinya terlibat, kalau kami tidak mengakui sejak awal bahwa serangan itu bisa saja dilakukan Ansar al-Sharia atau bahkan al-Qaida sendiri, atau afiliasi lain al-Qaida. Ini upaya menuduh pemerintah menyembunyikan sesuatu yang tidak ada,” papar Carney.
Hari Kamis, ketua DPR John Boehner mengatakan komisi penyidik yang diketuai fraksi Republik menunjukkan pejabat-pejabat Gedung Putih berkeras membuang referensi ke terorisme.
Boehner mengimbau pemerintah merilis email-email itu supaya bisa dikaji lebih lanjut. Ia mengatakan, "November lalu presiden menyatakan bersedia bekerja sama dengan Kongres, dengan cara apapun yang Kongres mau. Jadi, ini kesempatan bagi presiden untuk menunjukkan kerjasamanya supaya kita bisa mendapat kebenaran atas apa yang terjadi di Benghazi.”
Menteri Luar Negeri John Kerry hari Jumat mengatakan ia menyesalkan isu Benghazi dipolitisasi.
“Ini tragedi, tetapi saya kesal melihatnya berubah menjadi proses politik murni bertele-tele yang betul-betul tidak memberi kita informasi baru atas fakta itu,” ujar Kerry.
Seorang anggota Kongres dari fraksi Republik menyerukan dibentuknya komisi khusus yang bipartisan dan independen untuk menyelidiki serangan Benghazi tersebut.
Perkembangan terbaru mencakup apa yang disebut poin-poin pembicaraan, diberikan komunitas intelijen, dan digunakan pejabat-pejabat pemerintah, termasuk Dutabesar Amerika untuk PBB Susan Rice, guna membahas serangan Benghazi.
Laporan televisi ABC News menyebutkan email-email yang diperoleh menunjukkan rancangan poin-poin petunjuk banyak yang diedit beberapa hari menjelang penjelasan Rice.
Email-email itu juga menunjukkan, jurubicara Departemen Luar Negeri meminta CIA agar membuang referensi ke kelompok yang terkait Al-Qaida, dan ancaman ekstremis sebelumnya karena informasi itu bisa digunakan untuk mengecam Departemen Luar Negeri.
Pengungkapan itu semakin menambah tekanan terhadap Gedung Putih yang telah menuduh anggota Kongres fraksi Republik mempolitisasi masalah Benghazi.
Jurubicara Gedung Putih Jay Carney membantah hal itu dan menyatakan, Gedung Putih hanya terlibat dalam mengubah gaya bahasa poin-poin pembicaraan itu dan bahwa pemerintah tidak berusaha menutup-nutupi apapun.
"Ini akan menjadi lebih signifikan kalau sejak awal kami tidak mengakui bahwa ekstremis sepertinya terlibat, kalau kami tidak mengakui sejak awal bahwa serangan itu bisa saja dilakukan Ansar al-Sharia atau bahkan al-Qaida sendiri, atau afiliasi lain al-Qaida. Ini upaya menuduh pemerintah menyembunyikan sesuatu yang tidak ada,” papar Carney.
Hari Kamis, ketua DPR John Boehner mengatakan komisi penyidik yang diketuai fraksi Republik menunjukkan pejabat-pejabat Gedung Putih berkeras membuang referensi ke terorisme.
Boehner mengimbau pemerintah merilis email-email itu supaya bisa dikaji lebih lanjut. Ia mengatakan, "November lalu presiden menyatakan bersedia bekerja sama dengan Kongres, dengan cara apapun yang Kongres mau. Jadi, ini kesempatan bagi presiden untuk menunjukkan kerjasamanya supaya kita bisa mendapat kebenaran atas apa yang terjadi di Benghazi.”
Menteri Luar Negeri John Kerry hari Jumat mengatakan ia menyesalkan isu Benghazi dipolitisasi.
“Ini tragedi, tetapi saya kesal melihatnya berubah menjadi proses politik murni bertele-tele yang betul-betul tidak memberi kita informasi baru atas fakta itu,” ujar Kerry.
Seorang anggota Kongres dari fraksi Republik menyerukan dibentuknya komisi khusus yang bipartisan dan independen untuk menyelidiki serangan Benghazi tersebut.
