Sudah setahun sejak Uni Eropa menandatangani sebuah kesepakatan dengan Turki untuk membendung arus migran yang masuk ke Yunani, dengan imbalan bantuan 6 miliar dolar.
Dari luar kesepakatan itu tampak sukses, karena migran yang tiba di pantai- pantai Yunani telah turun lebih dari 90 persen. Tetapi badan-badan bantuan mengatakan angka itu tidak menunjukkan kesulitan masih dirasakan oleh ribuan migran yang terjerat di kamp-kamp atau tidak dapat menemukan keselamatan.
Sebuah bekas pabrik di luar Ibukota Yunani, Athena menjadi tempat tinggal bagi sekitar 60.000 orang, sebagian besar dari Afghanistan, Suriah dan Pakistan. Mereka termasuk di antara sekitar 60.000 migran yang telah terjerat di Yunani selama lebih dari setahun, menderita di kamp-kamp seperti ini dan tidak bisa pergi ke mana-mana, karena perbatasan melalui Balkan ke Eropa Barat masih ditutup.
Kelompok pemberi bantuan menuduh Uni Eropa meninggalkan tanggung jawab. Declan Barry dari Doctors Without Borders berbicara kepada VOA melalui Skype dari Brussels, Belgia.
"Sudah pasti, kalau kita berada di kamp pengungsi merawat pasien, dan melihat penderitaan yang merupakan akibat dari kesepakatan Uni Eropa dan Turki, kita tidak bisa mengatakan bahwa kesepakatan itu sukses. Dari segi kemanusiaan, itu adalah kegagalan," tutur Barry.
Barry mengatakan kondisinya menimbulkan dampak besar pada kesehatan migran. Tetapi para pejabat Uni Eropa mengatakan ratusan orang telah diselamatkan dengan memberantas geng-geng yang menyelundupkan manusia.
Komisaris Uni Eropa untuk Migrasi pekan lalu menerima kunjungan lima Walikota dari kepulauan Yunani membahas krisis di garis depan.
"Hasilnya sudah positif, karena jumlah migran telah secara dramatis dibandingkan dengan setahun yang lalu ketika 10.000 orang melewati Turki pergi ke tanah Eropa. Sekarang jumlah itu telah turun menjadi 60 orang per hari, jumlah yang mudah ditangani," kata Dimitris.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Turki telah memperingatkan bahwa kesepakatan migran terancam berantakan karena Uni Eropa telah menunda izin perjalanan tanpa visa ke Eropa kepada warga Turki, yang merupakan bagian penting dari perjanjian tersebut. Brussels menginginkan Ankara mengubah undang-undang anti-terornya yang sangat ketat sebelum mengizinkan warga masuk ke Eropa tanpa visa. [sp/ds]
