Pakistan hari Rabu (7/8) mengumumkan menurunkan tingkat hubungan diplomatik dan juga perdagangan dengan India karena mencabut status khusus Kashmir yang disengketakan, sementara hubungan bilateral terus memburuk.
Sebuah pernyataan resmi mengatakan keputusan itu dibuat pada pertemuan darurat Komite Keamanan Nasional, yang dihadiri para pemimpin sipil dan militer Pakistan, dalam menanggapi "tindakan sepihak dan ilegal" pemerintah India.
Tanpa merinci lebih jauh pernyataan itu mengatakan Pakistan akan meninjau kembali pengaturan bilateral lainnya dengan India dan membawa masalah Kashmir ke PBB, termasuk Dewan Keamanan.
"Perdana Menteri (Imran Khan) memerintahkan militer untuk melanjutkan kewaspadaan," kata pengumuman itu, mengutip situasi di garis pengawasan militer yang memisahkan bagian-bagian Kashmir dari Pakistan dan India.
New Delhi menambahkan ketentuan khusus dalam konstitusinya pada tahun 1949 memberikan otonomi kepada Jammu dan Kashmir, yang memungkinkan wilayah tersebut untuk memiliki konstitusi sendiri, bendera terpisah dan kebebasan atas semua hal kecuali urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi.
Pemerintahan yang dipimpin Hindu nasionalis mencabut ketentuan konstitusi itu Senin (5/8). Pada hari Rabu, parlemen India mengesahkan undang-undang yang menyetujui langkah tersebut, termasuk membagi negara bagian di Himalaya itu yang secara keseluruhan di pertikaikan antara India dan Pakistan.
Beberapa jam kemudian, parlemen Pakistan mengeluarkan resolusi yang mengecam langkah-langkah India untuk mengubah status wilayah dan menuntut New Delhi mencabut lockdown atau larangan keluar rumah terhadap Kashmir sejak Senin.
Tindakan keamanan India untuk mencegah kemungkinan serangan balasan, terutama dari pemberontak yang memerangi pemerintahan New Delhi di Kashmir, telah menyebabkan kawasan itu ditutup komunikasinya baik lewat internet, ponsel, maupun telepon biasa.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada hari Selasa dalam sidang darurat gabungan mengatakan tindakan India untuk "mencaplok" Kashmir akan meningkatkan pemberontakan di Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim, dan ketegangan berikutnya bisa memicu perang antara India dan Pakistan,yang bersenjatakan nuklir.
Pemimpin Pakistan itu memperingatkan konflik itu pada akhirnya bisa mengarah pada perang nuklir dan mendesak masyarakat internasional untuk campur tangan serta menekan India untuk membatalkan keputusan kontroversialnya dan menyelesaikan sengketa Kashmir melalui negosiasi.
Pakistan menolak tuduhan India bahwa militer Pakistan berada di belakang kelompok separatis di Kashmir. (my/jm)
