Perancis pekan ini mengantisipasi akan kembali terjadi aksi mogok karena Presiden Francois Hollande menolakmembatalkan usul pemerintah mengenai reformasi tenaga kerja yang telah memicu pemogokan dan protes selama berbulan-bulan di seluruh negara itu.
Sebagian serikat buruh Perancis, termasuk General Confederation of Labor atau Konfederasi Umum Buruh (CGT) yang kuat menyerukan dilakukannya lagi aksi mogok yang akan menarget pelayanan kereta api, sistem kereta api bawah tanah Paris, pelabuhan dan kemungkinan Bandara-Bandara.
Hari Selasa (31/5), ratusan pengunjukrasa memblokir jalan masuk ke daerah yang biasanya digunakan truk-truk di dekat Marseille.
Kepada wartawan, pemimpin CGT Olivier Mateu mengatakan, mungkin pemerintah meremehkan tentangan atas rancangan undang-undang reformasi buruh itu.
Mateu, usia 42 tahun, pemimpin CGT di Marseille mengatakan, “Mungkin pemerintah mengandalkan kenyataan bahwa dengan datangnya musim semi dan cuaca panas, seluruh negara ini akan tidur. Nyatanya tidak demikian. Ia kini akan menganggapnya serius dan kami akan terus mengatakan, sebagai pemimpin politik tidak perlu merasa malu kalau telah berbuat salah, dankembali pada keputusan semula serta menciptakan kondisi supaya kita bisa bicara mengenai kemajuan sosial di negara ini."
Pengunjukrasa memblokir truk-truk angkutan komersial di daerah transit dekat Marseille selama beberapa jam hari Selasa.
Aksi mogok angkutan hanya beberapa hari sebelum pembukaan kejuaraan sepak bola Eropa pada 10 Juni, yang diperkirakan menarik jutaan wisatawan asing ke Perancis, akan menambah masalah yang disebabkan blokade atas depot bahan bakar minggu lalu.
Setidaknya 11 dari 58 pembangkit listrik tenaga nuklir Perancis terimbas pemadaman listrik mendadak ketika pekerja ikut dalam aksi mogok itu.
Pekan lalu, Perdana Menteri Manuel Valls mengusulkan kemungkinan "perubahan" atau "perbaikan" pada rancangan undang-undang itu yang akan memudahkan pengusaha menerima atau memecat pekerja dan melemahkan kekuatan serikat buruh, tetapi ditegaskan bahwa pemerintah tidak akanmembatalkan usul itu.
Sementara itu, di negara tetangga, Belgia, karyawan sektor publik menghentikan angkutan umum dalam aksi mogok karena pemotongan anggaran hari Selasa, menambah tekanan bagi pemerintah yang sedang kesulitan menangani aksi mogok penjaga penjara dan angkutan kereta api. [ka/ii]
