Tuntutan Presiden Donald Trump untuk pembayaran kepada pemerintah AS bagi kesepakatan aplikasi media sosial TikTok yang dikuasai China, Selasa (4/8), memicu kemarahan karena pengecam mengatakan tuntutan itu tampaknya tidak konstitusional dan mirip dengan pemerasan.
Trump hari Senin (3/8) mengatakan siap untuk menyetujui kesepakatan penjualan aset TikTok kepada Microsoft atau perusahaan AS lainnya setelah memperingatkan mengenai larangan keamanan nasional, tetapi menyatakan akan meminta "sebagian besar" dari setiap transaksi untuk masuk ke dalam Departemen Keuangan.
Para pengecam mengatakan Trump tidak memiliki otoritas untuk tuntutan ini dan jika dilakukan itu akan berdampak buruk bagi bisnis dan hubungan internasional.
"Itu seperti taktik mafia yang mungkin Anda lihat di Rusia," kata James Lewis, direktur kebijakan teknologi di Pusat Studi Strategis dan Internasional.
"Ini bukan praktik kebijakan yang baik. Saya kira itu tidak konstitusional."
Bobby Chesney, seorang profesor hukum Universitas Texas, pakar masalah keamanan dan konstitusi nasional, mengatakan saran Trump "sangat tidak pantas, selain juga tidak memiliki dasar hukum." [my/lt]
