Terlepas dari berbagai pencapaiannya selama setahun pertama, pemerintahan Biden diprediksi akan menghadapi tahun kedua yang semakin sulit di tengah pandemi yang tidak kunjung usai dan perpecahan politik dalam negeri yang semakin dalam.
Sudah hampir satu tahun sejak Joe Biden memulai masa pemerintahannya di AS di tengah krisis nasional dengan pesan persatuan dan harapan.
Biden terpilih menjadi presiden dengan janji akan memulihkan perpecahan partisan di Amerika, mengakhiri pandemi COVID-19 dan memulihkan perekonomian.
Kini, menjelang satu tahun pemerintahannya, harapan terwujudnya janji-janji itu semakin redup.
Jumat (14/1) lalu, Biden mengatakan, “Banyak yang menyuarakan kekecewaan akan hal-hal yang belum kita capai. Kalau boleh saya katakan, kita akan mencapai itu semua.”
Biden memulai tahun keduanya di Gedung Putih dengan tingkat inflasi yang mencapai rekor dalam 40 tahun terakhir, lonjakan perebakan omicron dan RUU anggaran belanja domestik besar-besaran yang menemui jalan buntu di Kongres AS.
Upaya Biden untuk menggolkan RUU reformasi hak pilih juga kandas. Itu adalah kekalahan kedua Biden yang disebabkan oleh anggota partainya sendiri, Partai Demokrat.
Dalam wawancara dengan The Associated Press, Direktur Pusat Studi Kongres dan Kepresidenan di American University David Barker berpendapat, Biden tampaknya tidak menyangka upaya mempersatukan seluruh faksi partainya, apalagi rakyat AS, akan sangat sulit.
“Saya terkejut karena tampaknya ia berpikir bahwa ia akan bisa mempersatukan semua orang dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pemikiran itu mungkin naif dan berdasarkan hubungan yang ia miliki 20 tahun yang lalu atau (berdasarkan) pemahaman politik di Washington yang berlaku 20 tahun yang lalu,” ujarnya.
Sebetulnya, Biden mencatat sejumlah pencapaian pada tahun pertama pemerintahannya, termasuk disahkannya UU Bantuan COVID besar-besaran senilai $1,9 Triliun (sekitar Rp27.289 Triliun) dan UU Paket Infrastruktur bipartisan.
Ia juga telah berhasil dengan pengadaan sekitar 500 juta dosis vaksin bagi warga AS, menunjuk lebih banyak hakim ke pengadilan-pengadilan federal dibanding presiden mana pun sejak masa Ronald Reagan, dan juga membina kembali hubungan dengan sekutu-sekutu AS.
Namun demikian, terjadi pula serangkaian krisis.
Dari penarikan pasukan AS dari Afghanistan yang kacau balau dan mematikan, hingga arus migran yang membanjiri perbatasan selatan Amerika, sekaligus melonjaknya kembali kasus COVID-19.
Pada akhir musim panas lalu, tingkat kepuasan publik atas kinerja Biden yang sebelumnya kuat mulai merosot.
Menurut Barker, penarikan pasukan dari Afghanistan menjadi titik balik. “Itu adalah momen spesifik ketika Anda melihat nilainya berubah dari (tinta) hitam ke merah, dan ia belum bisa membalikkannya kembali karena sejak saat itu, seperti saya bilang, terjadi inflasi, pandemi dan sebagainya.”
Namun sebagian besar disebabkan oleh pandemi yang tak kunjung usai.
“Seiring berjalannya waktu, rasanya seperti… kita masih belum bisa menyingkirkan pandemi yang menyebalkan ini dan justru semakin memburuk. Rasanya seperti… bagaimana ini, Joe? Kamu seharusnya memperbaiki situasi ini, kan? Dan fakta bahwa kita masih terjebak dalam pandemi akan mempengaruhi nilai kinerjanya (di mata masyarakat),” tambah Barker.
Biden ingin mengatur ulang narasi pemerintahannya dan mengumumkan beberapa keberhasilannya yang lain menjelang pemilihan paruh waktu sembilan bulan ke depan yang menjadi pertaruhan besar.
Tetapi ia juga menghadapi tantangan di luar pandemi, dari meningkatnya kekhawatiran terkait Rusia dan China, hingga hambatan politik dalam negeri yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Melihat ke belakang, partai presiden yang sedang menjabat biasanya akan kehilangan kursi pada pemilihan paruh waktu. Dengan margin kursi yang sudah amat tipis baik di DPR maupun Senat AS, perjuangan berat Biden pada tahun pertama bisa menjadi semakin curam pada tahun berikutnya. [rd/lt]
