Dalam acara penggakbungan Pelindo di Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo, Nusa Tenggakra Timur (NTT), Kamis (14/10), Jokowi mengatakan, “Tujuh tahun yang lalu sudah saya perintahkan saat itu ke Menteri BUMN, ke seluruh direktur utama Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV untuk segera mengholdingkan Pelindo ini. Saya tunggu-tunggu tujuh tahun enggak terealisasi. Sudah dimulai (katanya), OK, kalau enggak di-holding-kan transisinya ada, virtual holding, dilakukan virtual holding-nya tetapi holding belum ketemu dan hari ini alhamdulilah tadi sudah disampaikan oleh Dirut Pelindo sudah terjadi Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV menjadi PT Pelindo atau PT Pelabuhan Indonesia.” ungkapnya
Jokowi berharap, merger PT Pelindo bisa menurunkan biaya logistik di tanah air. Menurutnya, biaya logistik di Indonesia masih terbilang mahal yakni 23 persen, sedangkan negara-negara tetangga hanya 12 persen. Menurutnya, hal ini mencerminkan banyak yang tidak efisien dalam sistem logistik nasional.
Lebih jauh Jokowi juga berharap PT Pelindo mencarimitra yang memiliki jaringan yang luas untuk bisa terkoneksi dengan negara-negara di seluruh dunia.
“Artinya apa? Produk-produk kita, barang-barang kita bisa menjelajah kemana-mana, masuk ke supply chain global, goal-nya ke sana. Sehingga sekali lagi saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Menteri BUMN dan jajarannya. Ini nanti akan menjadi sebuah kekuatan besar,” tuturnya.
Pelindo "Go Global"
Dalam kesempatan yang sama Dirut PT Pelindo (Persero) Arif Suhartono mengatakan penggakbungan layanan BUMN kepelabuhanan ini sudah diwacanakan sejak 20 tahun yang lalu, namun baru terealisasi 1 Oktober lalu.
Arif menjelaskan pengelolaan pelayanan kepelabuhanan yang selama ini dilakukan secara terpisah, berdampak kepada tidak efisiennya sistem logistik nasional karena perbedaan pengalaman, pelayanan, keuangan dan sumber daya manusia masing-masing perseroan. Maka dari itu, dengan adanya merger tersebut diharapkan dapat mewujudkan sebuah industri pelabuhan nasional yang lebih kuat melalui konektivitas maritim di seluruh pelosok nusantara.
Selain itu, penggakbungan perseroan ini akan memudahkan koordinasi dalam pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di sekitar Pelabuhan, dan daerah-daerah sehingga bisa berdampak signifikan pada meningkatnya kegiatan perekonomian daerah.
“Penggakbungan Pelindo juga membuka kesempatan perusahaan untuk go global. Hal ini akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 dunia dengan total truput peti kemas pada tahun 2019 sebesar 16,7 juta TEUs (twenty foot equivalent units). Penggakbungan ini juga menyatukan sumber daya keuangan, peningkatan leverage dan memperkuat permodalan perusahaan,” ungkap Arif.
Tantangan Besar
Pengamat Ekonomi dari Center of Economic and Laws (CELIOS) Bhima Yudhistira mengapresiasi langkah pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional dengan melakukan merger PT Pelindo. Meski begitu, ia mencatat logistik Pelabuhan hanya berkontribusi dua persen dari total seluruh sistem logistik di Indonesia. Menurutnya, sistem logistik yang mahal saat ini masih berada di darat.
“Selain dari waktu yang lama, juga masalah soal tarif tol, biaya sewa angkutan daratnya, kemudian ada pergudangannya, terus juga masalah konektivitas wilayah apalagi konteks Indonesia yang negara kepulauan,” ungkap Bhima kepada VOA.
Ke depan, katanya, merger ini harus melibatkan moda-moda transportasi lainnya sehingga akan tercipta reformasi logistik yang komprehensif dan menyeluruh. Tantangan ke depan yang tidak kalah beratnya adalah proses transisi. Bhima menilai penggakbungan empat perseroan menjadi satu membutuhkan adaptasi yang tidak mudah, dan akan terjawab dalam kurun waktu 3-5 tahun mendatang.
“Karena proses transisi merger itu enggak mudah , enggak semudah membuat holding misalnya. Termasuk standarisasi pelayanan tadi itu masih butuh waktu. Jadi transisinya ini , kemudian budaya kerja, pasti budaya kerja Pelindo I, II, III, dan IV beda-beda karena sebelumnya dibagi per territorial atau wilayah. Itu juga perlu ada waktu penyamaan dari budaya kerja. Jadi transisi 3-5 tahun ke depan ini yang krusial,” jelasnya
Meski begitu menurutnya, PT Pelindo harus bergerak cepat untuk melakukan transisi itu, mengingat kondisi COVID-19 yang sudah mulai mereda membuat aktivitas ekspor dan impor mulai meningkat lagi.
“Artinya perhatian terhadap logistik itu sekarang sedang tinggi-tingginya. Waktunya untuk memperbaiki dari hulu ke hilir soal logistic cost. Juga kualitas logistiknya. Itu yang sekarang mendesak karena sekarang sedang booming komoditas, permintaan ekspor ke negara-negara tradisional sedang naik, kemudian juga termasuk impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan domestik untuk bahan baku itu juga harus dipastikan,” tuturnya.
Di sisi lain, PT Pelindo kata Bhima juga harus mengantisipasi kemajuan teknologi di sektor logistik yang semakin cepat. Hal ini mengingat, beberapa negara sudah menerapkan teknologi 4.0 dalam sistem logistiknya untuk efisiensi dan mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan manual guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja sampai memudahkan pelacakan barang. Dengan begitu, diperlukan investasi yang tidak sedikit.
“Jadi semua arahnya nanti ke sana, berarti harus investasi besar-besaran di bidang teknologi, karena 4.0 tidak murah. Dan volume ekspor yang meningkat, neraca dagang kita meningkat otomatis membutuhkan investasi besar-besaran di infrastruktur Pelabuhan,” pungkasnya. [gi/ab]
