Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Somalia (NISA) mengatakan pada Kamis (1/2), bahwa mereka untuk pertama kalinya berhasil “menutup sepenuhnya” 14 laman berita yang diduga dioperasikan oleh kelompok ekstremis al-Shabab.
NISA, dalam sebuah pernyataan yang diposting di platform X, mengatakan bahwa setelah operasi keamanan siber, divisi sibernya telah mengidentifikasi situs-situs yang berupaya meningkatkan aktivitas terlarang yang dilakukan oleh al-Shabab, afiliasi Al-Qaeda di Afrika Timur.
Mereka menambahkan, bahwa operasi tersebut melibatkan penyelidikan situs-situs mencurigakan dan identifikasi pemilik terdaftarnya.
Wakil Menteri Informasi Somalia Abdirahman Yusuf Adala mengatakan kepada VOA bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah federal melawan terorisme dan ekstremisme.
“Badan intelijen pemerintah telah menutup laman-laman tersebut karena kelompok teroris al-Shabab telah menggunakan laman-laman itu untuk menyebarkan ideologi sesat dan propaganda jihad mereka,” kata Adala.
Pada Selasa (30/1), NISA mengatakan pihaknya juga menutup 20 grup di aplikasi WhatsApp yang diduga dioperasikan oleh al-Shabab untuk tujuan “pemerasan dan intimidasi.”
Dalam pernyataan singkatnya, badan tersebut mengatakan pihaknya juga menonaktifkan layanan data untuk sekitar 2.500 nomor telepon yang terkait dengan kelompok itu.
Operasi keamanan siber ini dilakukan saat Somalia berusaha mengganggu saluran komunikasi dan transaksi keuangan al-Shabab sebagai bagian dari “perang total” yang dideklarasikan melawan kelompok tersebut, yang selama bertahun-tahun telah menguasai beberapa wilayah negara itu, dan melakukan serangan teroris mematikan di ibu kotanya, Mogadishu.
Al-Shabab mendanai diri dengan memeras pelaku bisnis di Mogadishu dan memungut pajak di wilayah yang dikuasainya.
Pada Januari 2023, pemerintah Somalia menyatakan telah menutup infrastruktur keuangan yang mendukung al-Shabab. Saat itu, Perdana Menteri Somalia, Hamza Abdi Barre, mengatakan pemerintahnya telah menutup semua akun yang diketahui berhubungan dengan militan.
Namun, kelompok itu tetap menjalankan operasinya dengan merampas uang tunai dari pelaku bisnis di wilayah yang dikuasai pemerintah.
Pada Desember 2023, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menghapus pembatasan terakhir terhadap pengiriman senjata kepada pemerintah Somalia dan pasukan keamanannya, lebih dari 30 tahun setelah embargo senjata pertama kali diberlakukan terhadap negara tersebut.
Somalia juga telah mendapatkan kesepakatan keringanan utang sebesar US$4,5 miliar dari kreditor internasionalnya. Kesepakatan itu dirancang untuk memungkinkan negara di wilayah Tanduk Afrika itu, berkembang ekonominya dan memulai proyek-proyek baru.
Kini, setelah pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika menyelesaikan penarikan tahap kedua dari negara tersebut, pemerintah federal Somalia berupaya menciptakan situasi bagi Tentara Nasional Somalia agar mampu mengambil alih tanggung jawab keamanan.
Pemerintah telah berjanji selama berbulan-bulan untuk memulai serangan tahap kedua terhadap al-Shabab di Somalia selatan, yang secara historis merupakan basis jihadis. [ns/rs]
Abdiaziz Ahmed Barrow berkontribusi dalam laporan ini dari Mogadishu
Forum