Sri Lanka menghalangi kunjungan satu panel PBB yang menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang mungkin terjadi pada bulan-bulan terakhir perang saudara di negara itu.
Menteri Luar Negeri Sri Lanka GL Peiris mengatakan kepada wartawan di Colombo hari Kamis, bahwa Sri Lanka tidak akan mengeluarkan visa untuk panel PBB yang beranggota tiga orang itu karena mereka tidak diinginkan dan tidak perlu. Katanya Sri Lanka punya komisi sendiri untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang dan pelanggaran HAM itu.
Peiris juga mengatakan negaranya juga menolak persyaratan Uni Eropa mengenai perpanjangan perlakuan istimewa di bidang perdagangan.
Menurutnya, tidak ada pemerintah yang memiliki harga diri akan menerima persyaratan Uni Eropa, yang mencakup reformasi di bidang HAM dan berbagai perubahan penting terhadap konstitusi Sri Lanka. Peiris mengatakan tuntutan Uni Eropa agar UU darurat masa perang dihapus dapat memperlemah keamanan nasional.
