Pemerintah Sri Lanka telah mengecam keras sebuah laporan baru PBB tentang penyelidikan atas kekejaman yang diduga terjadi ketika bulan-bulan pertama perang saudara negara itu.
Kementerian Luar Negeri Sri Lanka hari Rabu mengatakan, laporan yang belum diumumkan tersebut cacat secara fundamental”. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Sri Lanka menuduh panel PBB mendasarkan laporan tersebut pada “materi yang secara terang-terangan berat sebelah”, dan disajikan tanpa verifikasi apapun.
Ketiga anggota panel tersebut dibentuk tahun lalu untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam fase terakhir perang saudara, yang menurut PBB menewaskan tujuh ribu warga sipil.
Perang saudara yang berkecamuk selama hampir tiga dekade di Sri Lanka, berakhir bulan Mei 2009 lalu, setelah militer mengalahkan pemberontak Macan Tamil.
Hari Selasa, Sekjen PBB Ban Ki-Moon menerima laporan lengkap panel tersebut dan mengatakan ia menyerahkannya kepada Pemerintah Sri Lanka sebelum mengumumkannya kepada dunia.
Sri Lanka memiliki komisi tersendiri untuk menyelidiki perang saudara itu dan sebelumnya telah menolak pembentukan panel PBB.
