Jepang diprediksi baru akan mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap Covid-19 melalui inokulasi massal hanya beberapa bulan setelah Olimpiade Tokyo. Negara tersebut saat ini telah mendapatkan dosis vaksin terbesar di Asia.
Reuters, Senin (25/1), melaporkan hal tersebut akan menjadi pukulan bagi Perdana Menteri Yoshihide Suga.
"Jepang terlihat agak terlambat," kata Rasmus Bech Hansen, pendiri firma riset Inggris Airfinity, kepada Reuters. “Mereka bergantung pada impor (vaksin) dari AS. Dan saat ini, sepertinya mereka tidak akan mendapatkannya dalam jumlah yang sangat besar, misalnya, vaksin Pfizer.”
Hansen mengatakan Jepang tidak akan mencapai tingkat inokulasi 75 persen, tolok ukur kekebalan kelompok, hingga sekitar Oktober, atau sekitar dua bulan setelah penutupan Olimpiade Musim Panas.
Jepang telah mengatur untuk membeli 314 juta dosis dari Pfizer, Moderna Inc, dan AstraZeneca Plc, dan itu akan lebih dari cukup untuk populasi 126 juta.
Namun masalah yang terlihat dalam peluncuran vaksin tersebut di tempat lain menimbulkan keraguan bahwa Jepang akan mendapatkan pasokan tersebut tepat waktu.
Jepang sangat rentan karena rencana inokulasi awalnya bergantung pada dosis Pfizer, yang berisiko diambil kembali oleh otoritas AS untuk melawan pandemi di sana.
“Tidak ada cukup vaksin untuk semua negara yang membuat perjanjian dengan Pfizer,” kata Hansen.
“Amerika membutuhkan 100 juta lebih banyak vaksin Pfizer agar berada di pihak yang aman untuk mencapai tujuan mereka, dan banyak dari 100 juta itu akan datang dari tumpukan Jepang.”
Kementerian kesehatan Jepang tidak segera menanggapi dengan mengomentari perkiraan Airfinity. Pfizer mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas untuk memenuhi permintaan global, yang bertujuan untuk membuat sekitar 2 miliar dosis vaksin pada tahun 2021.
Pfizer meningkatkan fasilitas Puurs, Belgia, yang akan berdampak sementara pada beberapa pengiriman hingga pertengahan Februari. Sementara itu, perusahaan "bekerja sama dengan semua pemerintah dalam hal alokasi dosis." [na/ah]
