Menurut laporan proyek gabungan Wartawan Tanpa Batas dan Pusat Media Independen Kamboja, semakin banyak kalangan elit Kamboja yang kaya membeli kantor media. Di antara 27 pemilik yang disurvei dalam proyek itu, sembilan adalah miliarder bisnis dan politik dan 10 terkait politik.
Para pakar mengatakan pemilik media berkeinginan untuk melindungi kepentingan mereka dan kepentingan pemerintah yang melindungi mereka dengan menyediakan berita kepada warga.
Di Kamboja banyak pemilik media adalah para miliarder yang di Khmer disebut Ohnha. Raja memberi julukan ini jika seseorang menyumbang US$100 ribu untuk program pengembangan sosial.
Menurut CIA World Fact book, sampai 2012 sekitar 2,66 juta dari 15,9 juta warga Kamboja hidup dengan kurang dari $1,20 per hari dengan perkiraan pendapatan per kapita $3.700.
“Jika miliarder terlibat politik, maka bisa saya katakan akan menjadi lebih bermasalah,” kata Charles Davidson, direktur eksekutif Kleptocracy Initiative pada Hudson Institute kepada VOA.
Ia berbicara kepada VOA dalam wawancara telepon setelah acara belum lama ini pada Rangkaian Debat Kleptocracy dan Demokrasi yang diadakan di Washington.
“Jadi bisa saya katakan itu berbahaya dan menjadi tren di seluruh dunia,” katanya.
Penguasaan media oleh elit kaya di negara-negara berkembang dan negara yang dalam transisi menuju demokrasi adalah tren yang mengkhawatirkan yang bisa berpotensi menjadi bahaya, kata pakar media di Amerika.
Orang-orang kaya yang memiliki bisnis media memiliki banyak kepentingan industri keuangan lainnya. Seringkali ada konflik kepentingan yang tampak jelas atau samar.
Menurut para pakar, dampaknya bisa membuat lingkungan media yang tunduk pada kekuasaan daripada berbicara jujur mengenai hal itu, sebagaimana praktek terbaik di banyak negara demokrasi yang maju. [my/al]
