Pemilihan umum di Inggris akan diadakan pada 4 Juli mendatang, dan ribuan warga Hong Kong yang memenuhi syarat untuk ikut memilih melalui program British National (Overseas) atau visa BNO, diperkirakan akan menyuarakan aspirasi mereka.
Program visa BNO diluncurkan pada Januari 2021 sebagai tanggapan terhadap Undang-undang Keamanan China yang diberlakukan di Hong Kong tujuh bulan sebelumnya. Sejak saat itu, lebih dari 150.000 warga Hong Kong telah menerima visa tersebut. Kebijakan tersebut memungkinkan mereka untuk membangun kehidupan baru di Inggris dan memberi mereka hak untuk memilih.
Di kota-kota seperti Sutton dan Wokingham, di mana banyak warga Hong Kong tinggal, pengaruh masyarakat Hong Kong terlihat jelas menjelang pemilu. Para kandidat yang berusaha untuk mengamankan suara mereka menyampaikan keprihatinan dan kebutuhan mereka.
Lucy Demery, seorang kandidat parlemen dari Partai Konservatif untuk Wokingham, pernah tinggal di Hong Kong selama 17 tahun dan pernah ikut dalam aksi protes damai menentang pemerintahan Partai Komunis China.
Demery mengatakan kepada VOA bahwa dia ingin memastikan dirinya adalah "pendukung terbesar dan terkuat bagi komunitas Hong Kong di sini."
"Merupakan prioritas saya untuk memastikan bahwa semua warga Hong Kong di Wokingham merasa aman dan terlindungi serta terintegrasi ke dalam komunitas di sini. ... Pemerintah Konservatiflah yang benar-benar memprakarsai skema penyelesaian BNO, yang sangat saya banggakan," katanya.
Namun tidak semua warga Hong Kong ingin berpartisipasi dalam proses politik.
Richard Choi, pengurus Sutton Hong Kong, mengatakan kepada VOA, "penting bagi warga Hong Kong untuk merasa aman. Mereka terlalu takut untuk terlibat dalam politik. Mereka takut untuk berbicara. Sulit untuk mendapatkan masukan dari mereka. Meskipun alamat email, kode pos, dan data mereka tidak diperlukan, orang-orang masih tidak ingin terlibat. Pasal 23 [hukum keamanan nasional Hong Kong] dan insiden mata-mata membuatnya lebih buruk lagi."
Pada bulan lalu, Inggris menuntut tiga orang berdasarkan Undang-undang Keamanan Nasional Inggris Tahun 2023 karena diduga membantu badan-badan intelijen Hong Kong untuk melakukan kegiatan campur tangan asing di Inggris. Berdasarkan penuntutan tersebut, Chung Biu Yuen, yang merupakan manajer eksekutif Kantor Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong di London, menjadi orang yang dicurigai sebagai dalang kegiatan tersebut.
Pasal 23 Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong juga telah digunakan terhadap warga Hong Kong di Inggris. Paspor Hong Kong milik aktivis Simon Cheng dan Nathan Law, yang berada di pengasingan di Inggris, telah dicabut, dan keluarga mereka di Hong Kong telah dilecehkan.
Demery mengatakan penguatan UU Keamanan Nasional Inggris sangat penting dalam melindungi keamanan masyarakat Hong Kong di sana. [em/jm]
Forum