Seorang diplomat Sudan Selatan di Amerika mengatakan pemerintahnya membatalkan paspor lima mantan pejabat senior pemerintah Sudan Selatan karena pejabat itu berkampanye agar PBB mengambil-alih Sudan Selatan sebagai wilayah perlindungan PBB.
Para mantan pejabat itu sebelumnya menyampaikan dukungan bagi pasukan perlindungan regional yang diusulkan untuk dikerahkan ke Sudan Selatan guna mengatasi kekerasan di negara itu.
Duta Besar Gordon Buay, yang mengurus masalah-masalah diaspora di Kedutaan Sudan Selatan di Amerika menuduh warga Sudan Selatan yang menghimbau PBB untuk mengambil alih Sudan Selatan melakukan pengkhianatan.
“Setiap warga Sudan Selatan yang memiliki paspor dan ikut dalam kampanye yang menyerukan Sudan Selatan agar diambil-alih oleh PBB akan kehilangan paspor mereka," kata Buay.
Ketika warga Sudan Selatan yang dimaksud mengatakan bahwa diaspora Sudan Selatan hanya menyampaikan pendapat mereka, yang tidak melanggar konstitusi Sudan Selatan atau aturan apa pun, Buay menanggapi bahwa menurut pengadilan pidana Sudan Selatan hal itu adalah sebuah kejahatan.
“Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat tapi tidak ada kebebasan untuk menyerukan penggulingan pemerintah Sudan Selatan dan untuk mengambil alihnya sehingga Sudan Selatan bisa diperintah oleh PBB," ujarnya.
Anggota diaspora Sudan Selatan hari Kamis (11/8) berbaris dekat markas PBB di kota New York untuk mendesak Dewan Keamanan secara bulat mendukung pengerahan pasukan pihak ketiga di Sudan Selatan dengan mandat kuat untuk melindungi warganya.
Para pemimpin diaspora mengatakan Sudan Selatan sudah menanggung akibat selama konflik dua setengah tahun itu dan yang paling akhir selama pertempuran yang pecah di Juba bulan Juli dan yakin pasukan luar bisa menyelamatkan nyawa serta menciptakan rasa aman di ibukota itu. [my/al]
