Pemerintah Sudan Selatan mengatakan, pihaknya perlu waktu dua minggu untuk mempertimbangkan usulan perjanjian damai dengan pemberontak.
Sebelumnya, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir telah menolak menandatangani usulan perjanjian damai dengan pemberontak.
Menteri Penerangan Michael Makuei mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Juba, Selasa (18/8), bahwa para pejabat akan berkonsultasi dengan rakyat Sudan Selatan, apakah usulan itu harus ditandatangani.
Menteri Luar Negeri Barnaba Marial Benjamin mengatakan pemerintah akan memulai pembicaraan hari Rabu dengan LSM-LSM, partai-partai politik dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk menentukan cara terbaik untuk memajukan proses perdamaian.
Ia menambahkan bahwa Kiir menolak menandatangani persetujuan itu karena para penengah tidak memperbarui persetujuan itu dengan perubahan-perubahan yang disarankan.
Pemimpin pemberontak, Riek Machar telah menandatangani perundingan itu di Addis Ababa, Senin, beberapa jam sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh blok Afrika Timur, IGAD.
Usul perdamaian itu ditujukan untuk mengakhiri perang saudara yang sudah 20 bulan yang mengakibatkan lebih dari 2 juta orang mengungsi.
Presiden Kiir mendapat tekanan kuat Selasa, untuk menandatangani usulan itu. Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan, penundaan lebih jauh untuk menandatanganinya “sepenuhnya tidak dapat diterima”.
Amerika Serikat mengatakan mereka sangat kecewa karena pemerintah Sudan Selatan “menyia-nyiakan kesempatan untuk mewujutkan perdamaian bagi rakyat mereka dengan menolak menanda-tangani persetujuan itu.”
Dalam pernyataan tertulis, Penasihat Keamanan Nasional Susan Rice mengatakan pembicaraan mengenai sanksi Dewan Keamanan PBB akan diteruskan kalau pemerintah gagal menanda-tangani persetujuan dalam waktu 15 hari dan gencatan senjata tidak dilaksanakan dengan wajar.
Di Juba, partai-partai oposisi yang tidak sepihak dengan pemberontak menyerukan kepada pemerintah untuk menandatangani usul perdamaian itu “sesegera mungkin”.
Dewan Keamanan PBB dan Amerika telah mengancam mengenakan sanki-sanksi terhadap pihak manapun yang memperpanjang perang di Sudan Selatan.
