Indonesia menggelar pertemuan internasional bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penentang junta militer Myanmar, kata sejumlah sumber pada Jumat (4/10). Hal tersebut dilakukan karena upaya regional untuk menghentikan perang saudara di Myanmar belum membuahkan hasil.
Myanmar mengalami krisis berdarah akibat penindasan brutal junta terhadap protes pro-demokrasi setelah kudeta militer pada 2021. Junta militer berusaha menumpas pemberontakan nasional yang dipimpin oleh gerakan yang bekerja sama dengan sejumlah kelompok militer etnis minoritas.
PBB, ASEAN, Uni Eropa, dan pemerintah bayangan Myanmar yang disebut dengan Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) akan hadir dalam pembicaraan tersebut, menurut sumber yang mengetahui pertemuan selama dua hari tersebut.
Sebuah sumber diplomatik mengonfirmasi bahwa NUG berada di Indonesia untuk melakukan pembicaraan, sementara sumber ketiga mengatakan PBB sedang menghadiri pertemuan khusus tentang Myanmar.
Sumber keempat mengatakan sebuah pertemuan sedang diadakan di Indonesia yang melibatkan "para pemangku kepentingan" dalam krisis Myanmar.
Sumber-sumber tersebut tidak memberikan informasi detil mengenai proposal yang sedang dibahas.
Ketika ditanya tentang pertemuan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat mengakui memang ada rencana untuk menggelar perundingan antara utusan khusus ASEAN mengenai krisis Myanmar. Namun ia tidak menjelaskan kapan dan siapa yang turut hadir.
Pemerintah militer Myanmar dan delegasi PBB dan Uni Eropa di Myanmar, dan Indonesia tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Seorang juru bicara NUG menolak memberikan komentar atau mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut sedang berlangsung.
Dialog yang Sulit
Pertemuan itu berlangsung hanya beberapa hari sebelum KTT di Laos yang dihadiri oleh para pemimpin dari 10 negara anggota ASEAN. Rencana perdamaian ASEAN untuk Myanmar, yang disusun tiga tahun lalu, sejauh ini belum berhasil meski sudah ada seruan berulang kali untuk dialog.
ASEAN, yang saat ini dipimpin oleh Laos, menyatakan kesiapan untuk mencari alternatif guna mendukung rencananya, termasuk melalui mediasi dari negara-negara tetangga dan organisasi di luar ASEAN.
Reuters melaporkan bulan lalu bahwa sebuah lembaga kajian yang didanai oleh pemerintah India telah mengundang kelompok anti-junta yang terlibat dalam pemberontakan untuk menghadiri sebuah seminar di New Delhi pada bulan depan.
Tahun lalu, Indonesia yang menjadi ketua ASEAN menyatakan telah menerima sinyal positif mengenai dialog awal dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, tetapi belum ada indikasi kemajuan.
Junta menolak untuk terlibat dalam pembicaraan dengan para pesaingnya, menyebut mereka teroris yang bertekad menghancurkan negara.
Bulan lalu, mereka mendesak lawan bersenjata untuk menghentikan pemberontakan dan bergabung dengan kelompok politik untuk pemilihan umum tahun depan. Seruan ini ditolak oleh beberapa kelompok dan dianggap oleh beberapa analis sebagai isyarat yang tidak berarti.
Tidak jelas apakah ada kelompok anti-junta yang setuju untuk ikut serta dalam pemilihan umum, yang dianggap sebagai tipuan.
Hasil pemilihan tersebut kemungkinan besar tidak akan diakui oleh negara-negara Barat, karena puluhan partai dibubarkan akibat tidak mendaftar untuk ikut serta, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi yang dominan, yang pemerintahannya digulingkan oleh para jenderal dalam kudeta. [ah/ft]
Forum