Kondisi ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19 adalah yang terburuk sejak awal reformasi. Bahkan masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk dibanding tahun lalu. Namun, menurut Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, 57 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintah dalam penanganan krisis ekonomi akibat Covid-19.
“Yang tidak puas hanya 39 persen,” kata Abbas dalam acara perilisan secara daring hasil survei nasional bertajuk Sentimen Publik Nasional terhadap Kondisi Ekonomi-Politik tahun 2020 dan Prospek 2021, Selasa (29/12).
Menurut Abbas, kepuasan masyarakat dengan kinerja pemerintah dalam menangani pemulihan ekonomi akibat Covid-19 cukup stabil. Pada survei yang dilakukan SMRC, pada 9 hingga 12 September 2020 angkanya adalah 53 persen, sementara dalam survei baru-baru ini naik sedikit menjadi 57 persen.
“Meskipun Covid-19 dan ekonomi di masa pandemi sangat berat, penilaian pada pemerintah sejauh ini tidak merosot. Publik mungkin menilai bahwa pemerintah bekerja menghadapi tantangan yang berat ini,” ujarnya.
Abbas mengatakan, kepercayaan membaiknya kondisi ekonomi nasional tampaknya berhubungan dengan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah sudah menangani krisis ini dengan baik
Bukan hanya itu, masyarakat juga percaya bahwa kondisi ekonomi nasional akan membaik. Berdasarkan survei SMRC, persentase masyarakat yang menilai ekonomi nasional tahun depan akan lebih baik atau jauh lebih baik sekitar 53 persen. Persentase masyarakat yang menilai perekonomian akan lebih buruk sekitar 15 persen, sementara yang menyatakan tidak ada perubahan mencapai 22 persen.
Masih kata Abbas, survei ini juga menunjukkan terjadinya peningkatan optimisme masyarakat terhadap ekonomi nasional tahun depan.
“Cukup optimis satu tahun ke depan warga melihat punya harapan ekonomi nasional akan lebih baik,” ucapnya.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 hanya mencapai 3 persen. Prediksi itu berada di bawah target pertumbuhan ekonomi pemerintah, yakni 5 persen.
“Kelihatannya kalau pun pemerintah sudah vaksinnya oke. Itu butuh sembilan bulan untuk memvaksin 50 persen masyarakat. Artinya, dalam sembilan bulan di 2021 orang masih jaga jarak, mal masih 50 persen (yang buka), jadi kita masih melihat segala sesuatu masih 50 persen. Kalau pertumbuhan normalnya lima persen, kita anggap saja separuhnya saja itu sudah sekitar tiga persen (pertumbuhan ekonomi),” katanya.
Aviliani mengungkapkan Indonesia juga akan menghadapi sejumlah tantangan ekonomi pada 2021, termasuk penanaman modal asing (foreign direct investmen/FDI) yang tertekan.
“FDI itu walaupun ada Omnibus Law tidak akan langsung (berdampak) di 2021,” ungkapnya. [aa/ab]
