Sebuah jajak pendapat umum menunjukkan sebagian besar warga Amerika tidak setuju dengan pendekatan yang dilakukan Presiden AS Donald Trump terhadap reformasi kepolisian. Tuntutan reformasi ini mendapat momentum sejak 25 Mei, ketika George Floyd, seorang laki-laki Amerika keturunan Afrika meninggal ketika berada dalam tahanan polisi.
Trump ketika menandatangani perintah eksekutif tentang kepolisian bulan lalu mengatakan sangat menentang upaya radikal dan berbahaya untuk menghentikan pendanaan, melucuti dan membubarkan departemen kepolisian, terutama sekarang ketika AS telah mencapai tingkat kejahatan terendah yang tercatat dalam sejarah baru-baru ini.
Trump menambahkan: “Rakyat Amerika tahu yang sebenarnya. Tanpa polisi, ada kekacauan. Tanpa hukum, ada anarki. Dan tanpa keselamatan, ada bencana. "
Sebuah jajak pendapat baru yang dilakukan oleh Universitas Monmouth mendapati lebih dari tiga perempat orang dewasa Amerika atau 77 persen, ingin "mengubah cara polisi beroperasi". Hanya 18 persen ingin "membubarkan polisi."
Kampanye pemilihan kembali presiden dari Partai Republik menunjukkan iklan baru yang menyerang gerakan penghentian dana polisi dan telah mencoba menggunakannya untuk melawan calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden.
Meski demikian Biden, menentang pemangkasan besar anggaran dana departemen kepolisian. Biden, bulan lalu mengatakan lebih suka mengaitkan dana federal itu dengan perubahan penting dalam lembaga kepolisian, termasuk kepatuhan terhadap standar nasional tentang penggunaan kekuatan oleh polisi dan pengungkapan informasi pelanggaran polisi.
Lebih dari dua pertiga warga Amerika atau 62 persen, yakin penanganan Trump terhadap protes baru-baru ini mengenai reformasi kepolisian memperburuk situasi saat ini. Dua puluh persen mengatakan ia membuat situasi menjadi lebih baik. [my/ft]
