Luasnya kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat yang diumumkan oleh deputi menteri kelautan pekan ini menyusul survei kerusakan di selat itu jauh lebih buruk dari perkiraan semula. Kementerian Luar Negeri Indonesia hari Kamis mengatakan pemerintah akan “sangat tegas” dalam menuntut kompensasi.
Arif Havas Oegroseno, deputi menteri di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, mengatakan survei bersama yang dilakukan oleh tim survei nasional dan penjamin asuransi perusahaan pesiar itu mendapati area terumbu karang seluas hampir 13.300 meter persegi mengalami kerusakan yang fatal.
Dia mengatakan area seluas sekitar 5.600 meter persegi lagi juga mengalami kerusakan lebih ringan karena gelombang kejut yang membawa pasir dan pecahan karang karena manuver kapal. Dikatakan, terumbu karang di area itu berpeluang mati sebesar 50 persen.
Kapal pesiar M.V. Caledonian Sky, berbobot 4.200 ton yang disewa oleh perusahaan wisata Inggris Noble Caledonia itu kandas di selat Dampier pada tanggal 4 Maret lalu.
Menteri koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, pekan lalu memanggil Duta Besar Inggris Moazzam Malik untuk membahas kerusakan tersebut. Kementerian itu menggambarkan terumbu karang yang rusak tidak bisa diperbaiki lagi.
Para pejabat Indonesia merasa jengkel karena kapten kapal segera berlayar ke Bitung di Provinsi Sulawesi Utara dan kemudian melanjutkan pelayaran ke Filipina tanpa menunggu penelitian terhadap kerusakan yang telah ditimbulkannya.
Arif Havas mengatakan rakyat Indonesia belum mendengar permintaan maaf atau ungkapan penyesalan dari Kapten Keith Michael Taylor atas kerusakan yang terjadi akibat tindakannya tersebut. Para pemangku Raja Ampat, yakni rakyat Papua, menunggu apa yang hendak dikatakan oleh Kapten Taylor yang berkebangsaan Inggris itu. Saat dihubungi VOA, Kapten Taylor menolak untuk memberikan pernyataan mengenai hal tersebut.
Noble Calidonia yang berbasis di London telah mengaku bertanggung jawab atas kerusakan itu dan mengatakan pihaknya kini berusaha menyelesaikan masalah tersebut sehingga akhirnya bisa dicapai “penyelesaian yang adil dan realistis.”
Para pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan kini berusaha menghitung perkiraan kerugian ekonomi yang akan digunakan dalam negosiasi penyelesaian masalah itu. [lt/ab, uh/ab]
