PBB mengatakan hari Kamis, otoritas Taliban di Afghanistan “dengan sengaja melarang” 1,4 juta anak perempuan bersekolah, sejak mereka merebut kembali kekuasaan tiga tahun lalu. Tindakan itu membahayakan masa depan seluruh generasi.
Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO merilis laporan baru, ketika para pemimpin de facto Afghanistan memperingati ulang tahun ketiga pemerintahan itu, pekan ini, di negara Asia Selatan yang dilanda kemiskinan itu.
Taliban yang kembali berkuasa pada Agustus 2021 dan menerapkan pembatasan besar-besaran akses terhadap perempuan atas pendidikan dan kehidupan publik. Ini menjadikan Afghanistan satu-satunya negara di dunia yang melarang akses pendidikan bagi anak perempuan berusia 12 tahun ke atas.
“Sebagai akibat dari larangan yang diberlakukan oleh otoritas de facto itu, sedikitnya 1,4 juta anak perempuan dengan sengaja tidak diberi akses terhadap pendidikan menengah sejak tahun 2021,” kata Audrey Azoulay, direktur jenderal UNESCO, dalam sebuah pernyataan.
“Ini merupakan peningkatan sebesar 300.000 sejak penghitungan sebelumnya yang dilakukan UNESCO pada bulan April 2023 – dengan semakin banyak anak perempuan yang mencapai batas usia 12 tahun setiap tahunnya,” katanya. PBB dan kelompok hak asasi manusia dunia mengecam larangan itu sebagai “apartheid gender” dan menyerukan agar larangan tersebut segera dibatalkan.
Pemerintahan Taliban yang tidak diakui secara resmi oleh negara mana pun, tidak segera menanggapi temuan dan tuntutan UNESCO untuk menghapus larangan pendidikan bagi perempuan. [ps/ka]
Forum