Pemerintahan Taliban yang berkuasa di Afghanistan mengungkap anggaran tahunan pertamanya pada Sabtu (14/5). Para pejabat mengatakan anggaran akan dibiayai sepenuhnya oleh pendapatan domestik dan menghadapi defisit 44 miliar Afghani atau lebih dari 7 triliun rupiah.
Wakil Perdana Menteri Abdul Salam Hanafi mengatakan dalam konferensi pers di Kabul bahwa pemerintahan sementaranya memperkirakan pembelanjaan akan mencapai 231,4 miliar Afghani atau lebih dari 38 ribu triliun Rupiah. Ia memperkirakan pendapatan domestik sebesar 186,7 miliar Afghani atau lebih dari 31 ribu triliun Rupiah tahun ini.
Ia tidak menjelaskan bagaimana akan menutup kesenjangan antara pembelanjaan dan pendapatan. "Keseluruhan anggaran, termasuk pembelanjaan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, pertahanan atau sektor lain, akan dibiayai oleh sumber-sumber pendapatan nasional kami tanpa kontribusi asing apapun," kata Hanafi.
Ia menambahkan bahwa pihaknya menganggarkan 27,9 miliar Afghani atau lebih dari 4 ribu triliun Rupiah untuk proyek pembangunan.
“Fokus dan perhatian maksimum kami adalah bagaimana membuka jalan untuk membawa pendidikan ke setiap sudut negara agar anak-anak bisa menerima pendidikan berkualitas, termasuk pendidikan teknis dan pendidikan tinggi," kata Hanafi.
Seorang juru bicara Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pendapatan dikumpulkan dari departemen-departemen yang terkait dengan cukai, kementerian dan pertambangan. Anggaran itu berlaku hingga Februari 2023. [vm/ft]
