Jumlah masyarakat miskin di Indonesia hingga akhir tahun ini diprediksi pemerintah sekitar 31 juta orang dan akan turun menjadi sekitar 28 juta orang tahun depan. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Syarif Hassan di Jakarta, Rabu berpendapat, penurunan angka kemiskinan akan terus terjadi. Bahkan hingga tahun 2014 mendatang angka ini akan turun secara signifikan.
“Kalau kita melihat jumlah angka kemiskinan yang sekarang ini 13,5 persen itu adalah suatu angka kemiskinan yang menurun tajam dibandingkan enam tahun lalu, tahun 2004 yang hampir menyentuh 18 persen. Untuk tahun 2014 pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan itu hingga bisa mencapai 8 sampai 10 persen,” ungkap Menkop UKM.
Ditambahkan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Syarif Hassan, pemerintah telah meluncurkan berbagai program sebagai upaya menekan angka kemiskinan, mulai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri hingga penyaluran beras untuk masyarakat miskin atau raskin.
“Pertama adalah menyangkut masalah PNPM, kedua adalah mendeliver Kredit Usaha Rakyat, kemudian yang ketiga adalah jaminan kesehatan, kemudian ada juga raskin,” jelas Menkop UKM.
Kemiskinan dan Program Pangan
Indro Surono, Koordinator LSM Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan berpendapat masalah kemiskinan terkait erat dengan masalah pangan. Menurutnya pemerintah jangan hanya membuat program yang menjadikan masyarakat kurang mampu hanya bisa pasif seperti pembagian raskin namun seharusnya lebih memberdayakan masyarakat kurang mampu melalui program-program pangan.
“Memperluas diversifikasi untuk sumber pangan itu sendiri, jadi kan selama ini kita masih tergantung dari beras, saya kira percepatan program diversifikasi pangan, sumber pangan harus semakin diperluas, misalnya dari sumber-sumber hewani dan juga dari sumber-sumber ikan, nah saya kira itu mungkin yang harus dikembangkan adalah areal, kemudian juga bagaimana kita bisa menghasilakn pembibitan yang bermutu,” kata Indro Surono.
Anggaran negara untuk menangani kemiskinan tahun ini sekitar 61 trilyun rupiah yang dialokasikan diantaranya untuk PNPM Mandiri sekitar 16 trilyun dan untuk Kredit Usaha Rakyat sekitar 20 trilyun. Anggaran Negara untuk penanganan kemiskinan tahun depan akan dinaikkan menjadi sekitar 78 trilyun rupiah.