Segera setelah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko – dengan mediasi Amerika – menandatangani Perjanjian Ibrahim pada 2020, yang menandai pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel, nama Arab Saudi pun mulai disebut-sebut.
Hubungan negara kerajaan itu dengan Israel semakin menghangat, sehingga memungkinkan Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pertama yang terbang langsung dari Tel Aviv ke Jeddah pada Juli 2022, setelah Kerajaan Arab Saudi membuka wilayah udaranya untuk penerbangan dari dan ke Israel.
Dan beberapa minggu terakhir ini delegasi resmi Israel bolak-balik ke Riyadh, baik untuk mengikuti sidang Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO) guna menentukan situs Warisan Dunia yang baru, maupun untuk konferensi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pariwisata Dunia PBB. Yang terakhir ini bahkan dipimpin langsung oleh Menteri Pariwisata Haim Katz.
Dalam wawancara khusus dengan stasiun televisi FOX News, Rabu (27/9) lalu, seusai berbicara di sidang Majelis Umum PBB, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan dengan percaya diri mengatakan hubungan negaranya dengan Arab Saudi semakin dekat meskipun belum ada pergerakan mengenai pembentukan negara Palestina.
“Israel berada di titik puncak terobosan bersejarah yang mengarah pada perjanjian damai dengan Arab Saudi,” ujarnya seraya menambahkan “banyak hal yang tidak terbayangkan beberapa tahun yang lalu kini terjadi," ujar Netanyahu.
Pernyataan yang kurang lebih sama juga disampaikan Perdana Menteri Arab Saudi yang sekaligus Putra Mahkota negara kerajaan itu, Mohamad bin Salman, dalam wawancara dengan stasiun televisi yang sama pekan lalu.
Kemlu Tak Beri Tanggapan
Ditanya mengenai hal ini dalam konferensi pers bulanan di Jakarta, Jumat (29/9), juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan pemerintah tidak bisa menanggapi posisi dan sikap politik luar negeri apapun yang diambil oleh negara lain.
"Karena setiap negara memiliki prinsip dan posisi politik luar negerinya masing-masing. Demikian pula Indonesia, Indonesia memegang prinsipnya di dalam isu ini sebagaimana yang telah disampaikan berulangkali sebelumnya," tegasnya.
Prinsip yang dimaksud Lalu Muhammad Iqbal adalah komitmen kuat Indonesia untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina mencapai kemerdekaannya sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia baru akan memberi pengakuan pada Israel jika negara Palestina merdeka dan berdaulat sudah terwujud.
Tak heran jika Kementerian Luar Negeri tidak menanggapi upaya normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel karena peliknya persoalan yang berkelindan dengan isu ini. Jika semakin banyak negara yang memulihkan hubungan dengan Israel, tanpa memastikan kemerdekaan Palestina, maka dukungan dan realisasi kemerdekaan akan semakin tergerus.
Pertahankan komitmen pada Palestina
Diwawancarai VOA melalui telepon Jumat malam, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengatakan sikap Indonesia itu menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan untuk perjuangan bangsa Palestina. Meskipun demikian Indonesia, tambahnya, tetap harus menghormati kebijakan luar negeri Arab Saudi tanpa perlu mengubah sikap dan komitmen itu.
Sementara soal pernyataan Putra Mahkota Mohammad bin Salman dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Yon menilai justru hal itu menunjukkan sikap ambigu karena belum ada yang dapat memastikan terwujudnya hal tersebut.
Kepastian itu, ujarnya, tentunya terkait masalah konsesi pada Palestina mengingat masih begitu banyak anggota keluarga kerajaan Arab Saudi yang tetap menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai prasyarat mengakui keberadaan Israel. Oleh karena itu Yon tidak yakin normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel akan terjadi dalam waktu dekat.
"Kalau melihat gesture (gerak-isyarat.red) bahasa yang digunakan oleh MBS (Muhammad bin Salman) sendiri, tampaknya itu untuk memberikan semacam harapan kepada Israel dan Amerika. Tetapi belum menunjukkan kepastian waktu," ujarnya.
Ditambahkannya, Duta Besar Arab Saudi Untuk Yordania dan Palestina Nayif Sudairi pekan lalu juga mengunjungi Palestina dan menggarisbawahi bahwa kemerdekaan Palestina itu menjadi salah satu agenda politik Arab Saudi.
Sejauh ini sudah 13 negara Arab dan yang berpenduduk mayoritas Muslim yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu : Turki, Chad, Tanzania, Mesir, Albania, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Yordania, Uni Emirat Arab Arab, Bahrain, Maroko, dan Kosovo. [fw/em]
Forum