Pasukan tentara Burkina Faso telah memasuki ibukota, Ouagadougou, untuk menegosiasikan penyerahan pemimpin kudeta, dan duta besar Perancis mengatakan presiden sementara Michel Kafando telah dibebaskan.
Sebuah pernyataan militer mengatakan pasukan bersenjata berkumpul di ibukota dalam upaya untuk mengakhiri pengambilalihan pemerintah tanpa pertumpahan darah.
Pada hari Senin (21/9), pemimpin kudeta Jenderal Gilbert Diendere mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai pemimpin de facto negara itu pada akhir pembicaraan yang akan dimediasi oleh Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS). Kelompok regional itu menyelenggarakan KTT darurat di ibukota Nigeria Selasa untuk membahas situasi tersebut.
Jenderal Diendere, kepala pengawal Presiden yang memimpin pengambilalihan kekuasaan dan menahan Presiden Kafando Rabu kemarin, meminta maaf kepada negaranya dan mengatakan dia sedang merencanakan penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.
Dia mengatakan kepada VOA Seksi Afrika berbahasa Perancis hari Senin bahwa dia ingin menghindari pertumpahan darah.
Duta Besar Gilles Thibault melalui Twitter mengatakan bahwa Presiden Kafando telah dibebaskan oleh para pemimpin kudeta dan sekarang berada di "Rumah Kediaman Dubes Perancis."
Sementara itu, Juru Bicara Angkatan Darat Kapten Herve Ye mengatakan kepada VOA bahwa tentara menginginkan pengawal presiden untuk menyerah dan pindah ke pangkalan dekat Nation's Square, tempat umum di ibukota.
Seorang wartawan VOA di Ouagadougou, Emilie IOB, mengatakan jalan-jalan ibukota dikosongkan saat tersebar berita bahwa tentara akan datang ke wilayah itu.
RSP menggulingkan pemerintah transisi Burkina Faso Rabu lalu, kurang dari sebulan sebelum pemilu. Jajak pendapat mengatakan Diendere "bias", karena para pendukung mantan presiden Blaise Compaore dilarang mencalonkan diri.
Compaore memerintah Burkina Faso selama 27 tahun sebelum digulingkan dalam pemberontakan rakyat tahun lalu, ketika ia mencoba mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa kepresidenannya.
Protes terhadap kudeta berubah menjadi kekerasan, menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai lebih dari 100.
Para juru runding Afrika Barat mengumumkan rencana pada hari Minggu untuk mengembalikan otoritas sipil dan menawarkan amnesti kepada para pemimpin kudeta. Menurut rencana, pemilihan umum yang awalnya akan dilaksanakan tanggal 11 Oktober akan diubah pelaksanaannya menjadi sebelum 22 November.
Pada hari Senin, juru bicara PBB mengatakan Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon mengamati situasi ini dengan seksama, dan menyerukan baik pihak militer dan pengawal presiden untuk menahan diri dan menghindari kekerasan. [eis/dw]
