Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, mengatakan DKI Jakarta mampu melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) terhadap 4% penduduk setiap pekan. Angka ini berkali-kali lipat dari rata-rata Indonesia yang tidak sampai 0,5%. Sementara standar WHO adalah 1%. "Memang masih Jakarta saja yang berlipat-lipat tesnya seperti ini, dari minggu pertama, kedua, dan ketiga (Juli) ini sangat tinggi. Dibandingkan dengan Indonesia totalnya, memang sangat beda jauh,” terangnya dalam sebuah diskusi, Sabtu (1/8) sore.
Menurut Agus, ada ketimpangan kapasitas laboratorium antar-provinsi. Di DKI Jakarta, laboratorium kurang dimanfaatkan (underutilized), sementara di daerah-daerah lain mengalami kelebihan kapasitas (overcapacity).
Data Kementerian Kesehatan per 27 Juli menunjukkan, DKI Jakarta unggul jauh dengan kapasitas tes mencapai 4,00%, disusul Bali (1,30%), Sumatera Barat (1,29%), dan Yogyakarta (0,99%). Sementara tiga terburuk adalah Sulawesi Utara (0,06%), Lampung (0,05%), dan Jambi (0,02%).
Agus menjelaskan, pemerintah tengah mengembangkan model distribusi logistik yang lebih merata, supaya daerah-daerah lain dapat mengejar ketertinggalan. “Kita perlu optimalisasi dari lab-lab tersebut supaya bisa saling berbagi, yang kelebihan dikirimkan ke yang undercapacity. Atau kita melakukan pengiriman alat baru ke lab-lab tersebut,” terangnya.
Agus mengatakan, provinsi-provinsi di Kalimantan pernah mengirimkan sebagian spesimennya ke provinsi lain. “Kalimantan waktu itu punya 6.000, sudah terlalu banyak nggak mampu tesnya. Kemudian dikirim ke Padang ke Universitas Andalas, dikirim seribu kemudian diselesaikan di Padang selama satu hari,” tandasnya.
Papua Hampir Kehabisan Bahan Habis Pakai
Sementara itu, peneliti Balai Litbangkes Papua, Hana Krismawati, mengatakan pengetesan COVID-19 di provinsi itu memiliki tantangan tersendiri. Hana mengatakan, timnya mulai kehabisan bahan habis pakai (BHP) seperti tabung mikro dan micro tip.
"Sampai bulan Juli ini kami mengeluarkan semua aset yang kami punya dari gudang bahan habis pakai kami. Entah itu dari sisa penelitian, entah itu dari yang kami belanjakan setiap tahun. Tetapi terus terang mulai bulan Juni kemarin kami sudah mulai krisis bahan habis pakai,” terangnya dalam kesempatan yang sama.
Padahal, menurut Hana, tabung mikro dan micro tip sangat mahal jika dibeli sendiri. Dari perhitungannya, ia butuh 6000 buah tabung mikro (total 3 juta Rupiah) per pekan, dan 6 box micro tip (total 15 juta Rupiah) per pekan.
Hana menjelaskan, pihaknya saat ini dapat memeriksa 200-300 sampel per hari dengan satu alat PCR, sementara ekstraksi dilakukan secara manual. Karena itu, dia sangat mengharapkan tambahan alat PCR dan ekstraktor otomatis. “Bisa menambah load pemeriksaan kita, kalau ada satu mesin PCR lagi dan satu mesin otomatisasi, Tapi sampai sekarang kayaknya belum ada, ya sudah kita jalan saja dengan apa yang bisa kita kerjakan sekarang,” tandasnya.
Wadah Kolaborasi
Melihat situasi ini, Praktisi Lab Molekuler Diagnostik DKI Jakarta, Ungke Antonjaya, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar wilayah. Ungke meminta pemerintah segera mendata keperluan dan potensi masalah di tiap-tiap lab yang beroperasi, terutama untuk 2-3 bulan ke depan.
“Terutama untuk lab-lab pemerintah dan universitas, karena lab-lab pemerintah dan universitas biasanya tidak menetapkan biaya apapun ke pasien. Mungkin perlu dicarikan jalan keluarnya apakah cukup dana untuk menguji beberapa bulan ke depan,” usulnya tegas.
Dia juga meminta dibuatkan wadah komunikasi langsung antar-lab supaya bisa saling meminjam alat. "Jadi jalan keluarnya mungkin tidak selalu dibelikan baru. Karena dibelikan baru juga belum tentu bisa langsung berjalan. Mungkin bisa dipinjami dulu. Impor alat juga butuh waktu,” pungkasnya.
WHO menganjurkan Indonesia melakukan tes PCR terhadap 271 ribu orang per pekan. Artinya, perlu ada 38 ribu orang dites per harinya. Namun dalam satu pekan terakhir, Indonesia baru dapat memeriksa 22 ribu spesimen per hari.
Dalam rapat terbatas 31 Juli, Presiden Joko Widodo meminta kapasitas tes Indonesia bisa mencapai 30 ribu spesimen per hari. Jokowi meminta pengetesan difokuskan di tujuh provinsi dengan kasus tinggi, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua. [rt/em]
