Rancangan UUD yang didukung junta itu hendak menciptakan seorang Perdana Menteri yang tidak melalui pemilu pada waktu kemacetan politik, serta senat yang anggotanya tidak dipilih rakyat dengan jatah kursi bagi penguasa militer.
Walaupun militer mengatakan rancangan itu hendak mengurangi perpecahan politik di negara itu, para pengritik mengemukakan bahwa rancangan itu hendak memberi terlalu banyak kekuasaan kepada militer.
Para pakar juga telah mengatakan referendum itu akan mengukuhkan atau membantah keabsahan kekuasaan militer di negara itu sejak kudeta tahun 2014.
Kira-kira 50 juta orang pemilih Thailand akan menjawab dua pertanyaan pada kertas suara – pertama, apakah mereka menerima rancangan UUD tersebut. Pertanyaan kedua adalah apakah mereka menyetujui majelis tinggi atau Senat yang anggotanya diangkat oleh penguasa militer, dan bersama majelis rendah atau DPR memilih seorang perdana menteri yang memegang jabatan dalam masa transisi 5 tahun dari kekuasaan militer.
UUD baru itu hendak menciptakan majelis Senat yang beranggotakan 250 orang yang diangkat militer serta DPR yang beranggotakan 500 orang yang dipilih melalui pemilu.
Pemilu diperkirakan tahun depan, dan telah dijanjikan oleh junta atau penguasa militer, sekiranya UUD baru diterima oleh rakyat. Perdana Menteri yang sekarang Prayuth Chan-ocha juga telah berjanji bahwa pemilu akan diadakan.
Ia juga telah berjanji bahwa ia tidak akan meletakkan jabatan, apapun hasil referendum. [gp]
