Sampai 50 juta pemilih warga Thailand akan menentukan masa depan rancangan UUD terbaru negara itu, yang dipandang penting untuk “peta-jalan” pemerintah menuju pemilu yang baru.
Tetapi hasilnya masih diselubungi ketidakpastian karena hasil survei – sekalipun menunjukkan dukungan – juga mendapati 60 persen pemilih belum menentukan pilihan mereka menjelang referendum tanggal 7 Augustus.
Tuduhan telah meningkat bahwa UUD baru itu akan memotong pelayanan kesehatan masyarakat – dan semuanya telah dibantah oleh pemerintah.
Dalam beberapa pekan ini, militer membuka jalan untuk pembahasan mengenai rancangan UUD itu mengenai stasiun televisi yang didanai pemerintah, Thai Public Broadcasting Service (TPBS).
Pemerintah militer telah mendesak rakyat agar pergi ke TPS, tetapi para analis mengatakan sangat sedikit pemilih yang mungkin telah membaca ke-279 pasal UUD itu sebelum mengatakan ‘ya’ atau ‘tidak.”
Gothom Arya, seorang mantan anggota komisi pemilu dan dosen unversitas, mengatakan masyarakat tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai UUD itu karena perdebatan yang terbatas dan penangkapan orang-orang yang berkampanye untuk penolakan rancangan tersebut.
“Kita dapat mengatakan bahwa pemerintah mengancam orang yang hendak berkampanye. Apakah kita mempunyai kebebasan mengutarakan pendapat kalau kita tidak boleh mengatakan ‘tidak’ dan kita tidak dapat berkampanye untuk dukungan orang,” kata Arya kepada VOA. [gp]
