BANGKOK —
Perundingan dengan kelompok utama di Malaysia, yang terkait dengan pemberontakan yang dipimpin kelompok Islam di Thailand selatan, dijadwalkan akan dimulai 28 Maret, dan disepakati di Kuala Lumpur oleh Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand Paradon Pattanathabutr dan Hassan Taib, wakil senior Fron Revolusioner Nasional di Malysia, yang dikenal dengan singkatan BRN.
BRN adalah salah satu kelompok gerilya di Thailand Selatan yang menuntut otonomi.
Sekretaris Jenderal Paradon mengatakan kepada komisi DPR Thailand, kelompok-kelompok gerilya lainnya akan diundang ke perundingan itu.
Angkhana Neelapaijit, ketua organisasi non-pemerintah Working Group on Justice for Peace in the South, mengatakan Pemerintah Thailand perlu membangun kepercayaan yang lebih besar dalam masyarakat setempat agar perundingan itu berhasil.
Pejabat-pejabat Thailand dan para analis HAM mengatakan, perundingan di Malaysia itu dilanjutkan dengan lobby oleh mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang melarikan diri dari Thailand tahun 2008 untuk menghindar dari hukuman penjara dua tahun karena tuduhan korupsi, tetapi tetap menjadi pembuat keputusan yang penting di balik pemerintahan Thailand.
Sunai Pasuk dari Human Rights Watch mengatakan Thaksin menggunakan hubungan dekatnya dengan pemerintah Malaysia untuk menekan agar perundingan bisa dimulai. “Kesepakatan untuk melakukan perundingan damai antara Pemerintah Thailand dan BRN didorong oleh hubungan dekat Thaksin dengan Pemerintah Malaysia, dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, hubungan pribadi yang digerakkan untuk membuat satuan polisi khusus Malaysia menekan para pemimpin pemberontak dari BRN untuk datang ke meja perundingan,” paparnya.
Sunai mengatakan syarat yang menyerukan pemberontak agar menyerah dari perjuangan bersenjata untuk mendirikan Pattani merdeka ditambahkan atas permintaan Malaysia dan Thaksin.
Di Betong, kota utama di Provinsi Yala, pengelola umum hotel Bunchong Wong, mengatakan, ekonomi setempat, khususnya turisme, akan mendapatkan manfaat dari kesepakatan yang mengurangi kekerasan.
Para analis mengatakan keberhasilan perundingan itu terletak pada upaya mengatasi keluhan-keluhan utama di provinsi-provisi selatan, termasuk pengakhiran diskriminasi terhadap masyarakat Muslim.
BRN adalah salah satu kelompok gerilya di Thailand Selatan yang menuntut otonomi.
Sekretaris Jenderal Paradon mengatakan kepada komisi DPR Thailand, kelompok-kelompok gerilya lainnya akan diundang ke perundingan itu.
Angkhana Neelapaijit, ketua organisasi non-pemerintah Working Group on Justice for Peace in the South, mengatakan Pemerintah Thailand perlu membangun kepercayaan yang lebih besar dalam masyarakat setempat agar perundingan itu berhasil.
Pejabat-pejabat Thailand dan para analis HAM mengatakan, perundingan di Malaysia itu dilanjutkan dengan lobby oleh mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang melarikan diri dari Thailand tahun 2008 untuk menghindar dari hukuman penjara dua tahun karena tuduhan korupsi, tetapi tetap menjadi pembuat keputusan yang penting di balik pemerintahan Thailand.
Sunai Pasuk dari Human Rights Watch mengatakan Thaksin menggunakan hubungan dekatnya dengan pemerintah Malaysia untuk menekan agar perundingan bisa dimulai. “Kesepakatan untuk melakukan perundingan damai antara Pemerintah Thailand dan BRN didorong oleh hubungan dekat Thaksin dengan Pemerintah Malaysia, dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, hubungan pribadi yang digerakkan untuk membuat satuan polisi khusus Malaysia menekan para pemimpin pemberontak dari BRN untuk datang ke meja perundingan,” paparnya.
Sunai mengatakan syarat yang menyerukan pemberontak agar menyerah dari perjuangan bersenjata untuk mendirikan Pattani merdeka ditambahkan atas permintaan Malaysia dan Thaksin.
Di Betong, kota utama di Provinsi Yala, pengelola umum hotel Bunchong Wong, mengatakan, ekonomi setempat, khususnya turisme, akan mendapatkan manfaat dari kesepakatan yang mengurangi kekerasan.
Para analis mengatakan keberhasilan perundingan itu terletak pada upaya mengatasi keluhan-keluhan utama di provinsi-provisi selatan, termasuk pengakhiran diskriminasi terhadap masyarakat Muslim.
